KONFLIK POSO (Kajian Historis Tahun 1998-2001)

• Main Author: Alganih, Igneus (Author)
• Format: Book
• Published: 2014-02-26.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/7083/1/S_SEJ_0808393_Title.pdf; http://repository.upi.edu/7083/2/S_SEJ_0808393_Abstract.pdf; http://repository.upi.edu/7083/3/S_SEJ_0808393_Table%20of%20Content.pdf; http://repository.upi.edu/7083/4/S_SEJ_0808393_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/7083/5/S_SEJ_0808393_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/7083/6/S_SEJ_0808393_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/7083/7/S_SEJ_0808393_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/7083/8/S_SEJ_0808393_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/7083/9/S_SEJ_0808393_Bibliography.pdf; http://repository.upi.edu/7083/10/S_SEJ_0808393_Appendix.pdf
• Keywords: Pendidikan Sejarah

Skripsi ini berjudul "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)". Dalam skripsi ini terdapat permasalahan utama yang menjadi keresahan peneliti, yaitu mengapa terjadi konflik berkepanjangan antara penduduk agama Islam dengan Kristen di Poso? Permasalahan tersebut dikembangkan menjadi empat pertanyaan rumusan masalah yaitu (1) Apa yang menjadi penyebab akar masalah terjadinya konflik di Poso? (2) Bagaimana dinamika terjadinya konflik di Poso tahun 1998-2001? (3) Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik di Poso? (4) Bagaimana dampak konflik terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Poso? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yakni sebuah cara bagaimana mengetahui sejarah dengan tahapan-tahapan yaitu pemilihan topik penelitian, heuristik, kritik sumber, interpertasi dan historiografi. Berdasarkan dari hasil temuan penelitian didapatkan bahwa, konflik Poso ini terjadi bersamaan dengan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto di tahun 1998 yang menyebabkan terjadinya perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan. Adanya desentralisasi sebenarnya bertujuan memberikan kewenangan yang lebih luas terhadap pemerintahan daerah dalam pengelolaan potensi-potensi sumber ekonomi untuk kepentingan mensejahterakan rakyat. Akan tetapi karena kurangnya pemahaman mengenai penerapan desentralisasi menimbulkan konsekuensi timbulnya persaingan serta benturan politik ditingkat elit lokal Poso yang saling memperebutkan kekuasaan di Poso. Penyebab awalnya konflik adalah pertikaian antar elit politik yang sedang memperebutkan jabatan kekuasaan di Poso. Ketika terjadi perkelahian antar pemuda yang kebetulan berbeda agama, kemudian hal itu dipolitisasi oleh elit lokal melalui isu sensitif agama. Agama dijadikan alat atau kendaraan politik karena dapat dengan mudah memobilisasi dan memprovokasi massa dalam memperoleh kekuasaan. Ketika konflik menyentuh ranah agama membuat kerusuhan tereskalasi semakin meluas melibatkan jumlah massa yang lebih besar beserta cakupan wilayah area konflik yang lebih luas berlandaskan perang agama antara Islam dan Kristen di Poso berlangsung dari tahun 1998-2001. Dalam upaya penyelesaian konflik diperlukan kerja sama dari pemerintah pusat, daerah dan semua golongan masyarakat seperti tokoh agama serta tokoh adat, sehingga upaya damai akan berlangsung efektif bagi penyelesaian konflik secara lebih mengakar. Konflik Poso ini berdampak sangat merugikan ditatanan bidang, politik, ekonomi dan sosial budaya serta meninggalkan beban trauma psikologis terutama pada anak-anak dan perempuan yang mengalami trauma kekerasaan atau pelecehan ketika kerusuhan terjadi. Konflik yang terjadi di Poso mengingatkan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sesungguhnya masih suatu cita-cita yang harus diperjuangkan untuk menjaga persatuan nasional. Adanya keberagaman terdiri dari berbagai macam suku budaya, etnis, agama dan golongan bukan berarti memperlemah persatuan indonesia, akan tetapi dapat dijadikan alat dan keuntungan untuk mempersatukan keberagaman tersebut dalam konsep persatuan dan kesatuan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. This study originated from the main problem which became the researcher's concern that is, why is there prolonged conflict among Islam and Christian residents in Poso? The issue is developed into four problem formulation questions that are, (1) What are the causes and the root problem of conflict in Poso? (2) How is the dynamics of conflict in Poso during 1998-2001? (3) How are the roles of government and community leaders in conflict resolution in Poso? (4) How is the impact of the conflict on the socio-economic condition of the people in Poso? The method used in this study is the historical method, that is a way to know how to figure out the history with several steps, that are the selection of research topic, heuristic, source criticism, interpretation and historiography. Poso conflict occurred simultaneously with the fall of President Soeharto regime in 1998 which led to changing patterns of governance from centralized to decentralized power. The presence of decentralization is actually aimed to provide a greater authority to local government in managing the economic source potentials for the benefit of the people's welfare. However, due to the lack of understanding of the decentralization implementation inflicted consequences of the emergence of political competition and collision in the level of local elites in Poso. The initial cause of the conflict was the clash among the political elites who are fighting over the chair of sovereignty in Poso. When there was a fight between youths who coincidentally in different religions, then it was politicized by local elites through the religion sensitive issue. Religion is used as an political instrument or conveyance because it can easily mobilize and provoke the masses in gaining power. When the conflict touches the realm of religion, it created the rioting escalated more widespread, involved a greater amount of masses and its coverage of a wider area of conflict based on religious war between Muslims and Christians in Poso which lasted from 1998-2001. In an attempt to resolve the conflict required the cooperation of central and local government and all segments of society so that the peacemaking efforts will be effective for the conflict resolution more deeply. Poso conflict is affected very detrimental on the fields structure of politics, economic and socio-cultural, also leave the burden of psychological trauma, especially among children and women who are experiencing the trauma of violence or abuse when the riots occurred. The conflict in Poso reminds us that the motto of Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity) actually still an ideal to strive for maintaining national unity.