MEMBANGUN PERILAKU SADAR HUKUM WARGA NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI PEKANBARU
Pada akhir tahun 2019, dunia digegerkan oleh mewabahnya virus baru yaitu Corona Virus Disease (COVID-19). Pemerintah Indonesia merespon pandemic dengan menerapkan berbagai aturan pembatasan mulai dari PSBB hingga PPKM. Namun, aturan pembatasan tersebut masih belum maksimal karena masih tingginya ang...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2022-01-26.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Pada akhir tahun 2019, dunia digegerkan oleh mewabahnya virus baru yaitu Corona Virus Disease (COVID-19). Pemerintah Indonesia merespon pandemic dengan menerapkan berbagai aturan pembatasan mulai dari PSBB hingga PPKM. Namun, aturan pembatasan tersebut masih belum maksimal karena masih tingginya angka kasus covid-19 di Indonesia. Diantara penyebab masih tingginya angka kasus covid-19 adalah masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protocol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat Pekanbaru terhadap protokol kesehatan Covid-19; 2) mendeskripsikan bagaimana regulasi peraturan walikota Pekanbaru dalam pencegahan Covid-19 di Pekanbaru; 3) menganalisis Bagaimana upaya strategis satuan tugas Covid-19 Pekanbaru dalam membangun kesadaran hukum masyarakat; 4) menganalisis apa kendala satuan tugas Covid-19 Pekanbaru dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah 10 orang warga dan 2 satgas Covid-19. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa secara umum tingkat kesadaran partisipan penelitian terhadap aturan mengenai protokol kesehatan adalah pasca konvensional. Namun sebagian besar masyarakat dan juga ada partisipan yang mengetahui terkait sanksi pelanggaran covid-19 mematuhi aturan tersebut hanya karena takut dikenakan sanksi. Istilah untuk kondisi ini adalah konvensional. Selanjutnya, dalam rangka menekan kasus covid-19, pemerintah Pekanbaru mengeluarkan regulasi diantaranya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro pada Wilayah Kecamatan Tertentu dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 di Kota Pekanbaru ditetapkan 11 September 2020. Ada banyak upaya-upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, di lapangan pemerintah masih menemukan banyak kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat. Terakhir, melalui penelitian ini perlu disampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat agar dapat memaksimalkan program untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat kota Pekanbaru. Kata Kunci : Covid-19, kesadaran hukum, protokol kesehatan, regulasi pemerintah ABSTRACT ROBY RAHMAN (1907569). LEGAL CONSCIOUS BEHAVIOR CONSTRUCTION ON IMPLEMENTING COVID-19 HEALTH PROTOCOL IN PEKANBARU Planet Earth was shocked by the outbreak of a new virus at the end of 2019, namely Corona Virus Disease (COVID-19). The Indonesian government responded to the pandemic by implementing various restrictive rules ranging from PSBB to PPKM. However, the restrictions are still not optimal due to the high number of Covid-19 cases in Indonesia. The number of COVID-19 cases is still high caused of many people insist do not comply with health protocols. This study aimed to 1) How is the knowledge, understanding, attitude and behavior of the Pekanbaru people towards the Covid-19 health protocol; 2) describe how the local government regulation regulates the prevention of Covid-19 in Pekanbaru; 3) analyze how the strategic efforts of the Pekanbaru Covid-19 task force in building public legal awareness; 4) analyze the obstacles of the Pekanbaru Covid-19 task force in raising public legal awareness. This study used a qualitative approach with a descriptive method. The subjects in this study were 10 residents and 2 Covid-19 task forces. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study found that in general the level of awareness of research participants to the rules regarding health protocols was post-conventional. However, the majority of the public and also some participants who know about the sanctions for violating the COVID-19 comply with these rules simply for fear of being penalized. The term for this condition is conventional. Furthermore, in order to suppress the Covid-19 case, a local government issued regulations including the Pekanbaru Mayor Regulation Number 160 of 2020 concerning Guidelines for Micro-Scale Social Restrictions in Certain District Areas in Efforts to Prevent and Control the 2019 Corona Virus Disease in Pekanbaru City set on 11 September 2020. Many strategic efforts have been made by the government to increase public legal awareness. However, the government still encounters many obstacles in implementing law enforcement and increasing public awareness. Finally, through this research, it is necessary to convey that the government needs to cooperate with various community organizations in order to maximize the program in increasing legal awareness of the citizen. Keywords: Covid-19, legal awareness, health protocols, government regulations |
|---|---|
| Item Description: | http://repository.upi.edu/71068/1/T_PKN_1907569_Title.pdf http://repository.upi.edu/71068/2/T_PKN_1907569_Chapter%201.pdf http://repository.upi.edu/71068/3/T_PKN_1907569_Chapter%202.pdf http://repository.upi.edu/71068/4/T_PKN_1907569_Chapter%203.pdf http://repository.upi.edu/71068/5/T_PKN_1907569_Chapter%204.pdf http://repository.upi.edu/71068/6/T_PKN_1907569_Chapter%205.pdf http://repository.upi.edu/71068/7/T_PKN_1907569_Appendix.pdf |