ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SECARA DESENTRALISASI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

• Main Author: Sunarto Parto, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2008-01-19.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/74134/1/T_MMB_0603460_title.pdf; http://repository.upi.edu/74134/2/T_MMB_0603460_chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/74134/3/T_MMB_0603460_chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/74134/4/T_MMB_0603460_chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/74134/5/T_MMB_0603460_chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/74134/6/T_MMB_0603460_chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/74134/7/T_MMB_0603460_appendix.pdf
• Keywords: HB Economic Theory; L Education (General)

Efektifitas dan efisiensi yang optimal merupakan permasalahan dalam implementasi kebijakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara desentralisasi yang dilaksanakan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk saat ini. Pengumpulan dan tingkat akurasi data senantiasa menjadi permasalahan audit, perbedaan penafsiran oleh para pelaksana operasional, pembinaan hubungan dengan banyak Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia merupakan permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi efektifitas dan penggungganaan berbagai sumber daya termasuk pengawakan organisasi padaakhirnya berpengaruh terhadap rendahnya tingkatefisiensi. Sentralisasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan alternatif yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan sentralisasi maka kemungkinan masalah dalam pengumpulna data, audit., pelaporan dan pembinaan hubungan dengan KPP dapat dikurangi disamping tentunya dapat diperoleh tingkat efisiensi yang lebih baik karena adanya pengurangan penggunaan sumberdaya dalam pengelolaan PPH Pasal 21 dimaksud.