PRODUKTIVITAS TENAGA STRUKTURAL KEPENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN - Yenni Khamrawadi, - (2004)
Produktivitas Tenaga Struktural Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten. (Analisis Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pejabat Struktural Pascamerger Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun 2003) Paradigma penyelenggaraan sistem pendidikan bergeser bersamaan dengan perpindahan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pergeseran tersebut membawa konsekuensi terjadinya perubahan dan penyesuaian secara struktural, termasuk instansi penyelenggara pendidikan di daerah. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Menarik untuk dilakukan penelitian, manakaladari sejumlah fenomena merger organisasi (Dinas Pendidikan) tersebut, terlihat adanya jabatan seperti Subdis dan Seksi yang terkesan tidak efisien. Demikian juga belum sesuainya antara posisi struktural dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Konsekuensinya berbuntut pada jaminan mutu pelayanan pendidikan yang semakin sembraut. Ironis memang, tatkala pusat kewenangan sudah didekatkan dengan kebutuhan pendidikan masyarakat, sistem dan struktural birokrasi belum mendukung untuk sebuah aplikasi ini. Belum lagi diketahui fenomena rendahnya tingkat produktivitas pegawai yang bertugas di Instansi kependidikan. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap kasus ini dengan merumuskan masalah berbunyi "Bagaimana produktivitas tenaga struktural kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu pascamerger organisasi pada era otonomi daerah?". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis perbandingan teori yang relevan serta menggunakan pendekatan SWOT. Berdasarkan temuan lapangan dan hasil analisis sebagaimana diungkapkan pada bab empat, dapat disimpulkan bahwa kinerja tenaga struktural kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu dikategorikan belum efektif dan efisien. Indikasi ini dapat dilihat dari rendahnya kemampuan untuk mengakomodasikan kebutuhan pendidikan, dan dari data yang diperoleh, penyelenggaraan pendidikan didominasi oleh pendidikan formal (94%), dan pendidikan luar sekolah hanya (6%). Sementara itu, penggunaan sarana dan prasarana organisasi belum sesuai penempatan. Kemudian sering kali terjadi tidak efisiennya penggunaan waktu menyebabkan pencapaian target belum sebagaimana mestinya. Akan tetapi, diketahui adanya keunggulan dimana persepsi yang positif terhadap penyelenggaraan pendidikan dalam kebijakan otonomi daerah. Dari hasil analisis tersebut diberikan saran sebagai rekomendasi studi ini agar pemerintah daerah setempat memfokuskan kebijakannya dalam penempatan tenaga profesional, seperti yang berpendidikan S1 dan S2, yang selama ini belum difungsikan dalam bidang keahliannya. Kemudian peningkatan produktivitas tenaga struktural kependidikan dilakukan dengan pembinaan internal dan pengembangan kemampuan profesional melalui pendidikan dan latihan teknis dan fungsional, serta melalui pendidikan tugas belajardansejenisnya.