PENGARUH IMPLEMENTASl KEBIJAKAN PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEJABAT STRUKTURAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN DI DAERAH - Heri rahyubi, - (2005)
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis tentang proses penempatan dan pengembangan sumber daya manusia pasca diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-undang ini menetapkan salah satunya adanya kebijakan pengelolaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kenyataan ini membawa konsekuensi dan permasalahan bam pada pengelolaan kependidikan secara umum. Termasuk pula pada kelembagaan dan kepegawaian, seperti proses penempatan yang tidak sesuai dengan kriteria normatif, pengembangan karir yang tidak terencana dengan baik serta keterbatasan program pengembangan sumber daya manusia, rendahnya kinerja pejabat pengelola pendidikan. Berangkat dari kerangka pemikiran di atas, permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana otonomi pendidikan yang berdampak terhadap kewenangan daerah dalam penempatan dan pengembangan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pejabat struktural pengelola pendidikan di daerah se-wilayah 3 Cirebon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu melalui angket model skala likert, dengan ketentuan jawaban Sangat Benar (SB), Benar (B), Ragu-ragu (R), Tidak Benar (TB), dan Sangat Tidak benar (STB). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Korelasi Pearson (Pearson Correlation), dengan subjek penelitian adalah para pejabat struktural pengelola pendidikan di daerah se-wilayah 3 Cirebon yang meliputi 5 Kabupaten/Kota. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat korelasi yang signifikan antara penempatan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja para pejabat struktural pengelola pendidikan se-wilayah 3 Cirebon. Meskipun derajat pengaruhnya ada dalam korelasi rendah. Kenyataan ini menunjukan perlu ditinjau kembali proses penempatan dan hams berorientasi kepada kepentingan normatif dan mengenyampingkan nuansa kepentingan politis. Demikian pula dengan aspek pengembangan sumber daya manusia, hams menyesuakan dengan kebutuhan organisasi pada masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini akan berdampak terhadap kinerja pejabat struktural Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-wilayah 3 Cirebon. Berdasarkan temuan penelitian, diajukan beberapa rekomendasi yaitu; (1) pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dapat menerapkan secara nyata pelaksanaan manajemen sumber daya manusia secara efektif khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan analisis jabatandan konsistensi dalam penempatan pejabat struktural. (2) kebijakan program pengembangan SDM hams mendapatkan prioritas dan dukungan yang proporsional dari pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan. Demikian pula otoritas penempatan dan peugembangan sumber daya manusia pejabat struktural betul-betul menjadi kewenangan