STRATEGI PELAYANAN PENDIDIKAN SISWA BUDAYA ETNIK KAMPUNG NAGA PADA SEKOLAH DASAR : Studi Kasus Terhadap SDN Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya tahun 2006 - Dadan Rachmayana, - (2006)
Deklarasi Dakar tahun 2000 tentang Education For All (EFA), yang berisi 6 pokok, yaitu pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan gender, pendidikan keterampHan hidup dan pengadaan pengelolaan pendanaan pendidikan. Secara spesifik, bagi sekolah yang berada di latar belakang budaya etnik menjadi sebuah masalah besar ketika peranan adat dalam penentuan perencanaan pendidikan akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan pendidikan. Perlunya strategi dalam pelayanan pendidikan harus dirancang oleh penyelenggara pendidikan di sekolah yang beradadi budayaetnik dalam memberikan pelayanan terbaik bagi semua siswanya. Pertanyaannya adalah (1) Bagaimana penyelenggaran pendidikan di sekolah dalam menyikapi budaya etnik kampung naga?, (2)Upaya apa yang dilakukan sekolah agar masyarakat budaya etnik kampung naga berpartisipasi dalam meningkatkan layanan pendidikan anak di sekolah?, (3) Faktor-faktor apa yang menjadi penunjang dan penghambat pelayanan pendidikan anak budaya etnik kampung naga?, (4) Apakah sekolah sudah melaksanakan pelayanan inklusif bagi anak budaya etnikkampung naga?, (5) Bagaimana model pengelolaan pendidikan bagi anak budaya etnik minoritas kampung naga?. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan oengumpulan data penelitian menggunakan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan dalam hal penyelenggaraan pendidikan dalam menyiKapi siswa budaya etnik kampung naga meliputi empat faktor yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan hasil program pendidikan, dimana empat komponen ini menjadi landasan dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam latar budaya etnik kampung naga. Dari upaya yang dilakukan sekolah terlihat bahwa sekolah memberdayakan masyarakat melalui komite sekolah yang diketua oleh kuncen kampung naga serta upaya kepala sekolah dalam menarik partisipasi orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Hambatan dan penunjang dalam pelayanan pendidikan di budaya etnik kampung naga lebih mengarah pada bentuk intervensi secara budaya terhadap kelangsungan pelaksanaan pendidikan yang juga menjadi penunjang bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah. Bentuk layanan inklusif diperlihatkan dengan koordinasi kerjasama antara pihakadat kampung nagadengan control dari dinas pendidikan. Terakhirmodel pengelolaan pendidikan minoritas budayaetnik secara pendidikan multidisipliner diperlukan, gunamenunjang pendidikan yangada di budayaetnik. Hal paling penting yang direkomendasi adalah tentang keberadaan pasal 32 ayat 2 UUSPN tahun 2003 tentang layanan pendidikan kebutuhan khusus harus ada kebijakan guna implementasi secara spesifikoleh sekolah .