STUDI TENTANG AKUNTABILITAS LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN: Pada LPMP Provinsi Riau

• Main Author: Leonardo, Roberto (Author)
• Format: Book
• Published: 2011-07-14.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/7530/1/t_pmp_090842_table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/7530/2/t_pmp_090842_chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/7530/3/t_pmp_090842_chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/7530/4/t_pmp_090842_chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/7530/5/t_pmp_090842_chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/7530/6/t_pmp_090842_chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/7530/7/t_pmp_090842_bibliography.pdf
• Keywords: L Education (General)

Potensi tersebut dapat direbut LPMP, jika lembaga ini mengembangkan akuntabilitasnya tidak hanya secara vertikal pada induk organisasinya, namun juga secara horizontal pada stakeholdernya di daerah. Esensi akuntabilitas adalah kepercayaan. Makin akuntabel LPMP dimata stakeholdernya akan makin bermakna LPMP di daerah. Tahap awal LPMP mesti mengetahui bagaimana pemahaman stakeholdernya terhadap akuntabilitas LPMP. Menggunakan metode penelitian kualitatif dalam rentang waktu Februari sampai Mei 2011 lalu, melalui sejumlah informan terpilih (purposive sample) baik pada jajaran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, serta staf dan pimpinan LPMP Riau, dapat 'dipotret' gambaran pemahaman stakeholder terhadap akuntabilitas LPMP pada Penjaminan Mutu Pendidikan. Hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan antara apa yang dilakukan LPMP dalam penjaminan mutu pendidikan dengan apa yang dipahami stakeholder dari kalangan dinas pendidikan. Stakeholder memahami LPMP akuntabel pada pelaksanaan fungsi fasilitasi, yang merupakan salah satu dari penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan LPMP Ketimpangan ini akibat terbatasnya kewenangan LPMP, pola penganggaran yang sentralistis serta kurang optimalnya pengembangan jaringan komunikasi yang dilakukan LPMP. Dua poin diatas kewenangan dan penganggaran sangat terkait dengan aspek regulasi, sementara aspek komunikasi terkait dengan rendahnya pemanfaatan media komunikasi publik yang dilakukan LPMP. Rekomendasi yang dapat disampaikan perlunya LPMP mengembangkan komunikasi yang efektif kepada stakeholdernya terutama melalui media komunikasi publik, karena lebih masif. Kemdiknas disisi lain diharapkan merumuskan kebijakan anggaran yang mendorong sinergi LPMP dengan stakeholdernya. Kata kunci: Akuntabilitas, Kepercayaan, Komunikasi, Peran LPMP, Penjaminan Mutu Pendidikan, Regulasi, Stakeholder, Anggaran, Sinergi.