STUDI TENTANG PELAKSANAANPELATIHAN TEKNIS BENDAHARAWANDALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJABENDAHARAWAN DAERAH:Suatu Studi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

• Main Author: Anton Hairtaheuw, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2001-08-01.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/77231/1/T_PLS_999497_Title.pdf; http://repository.upi.edu/77231/2/T_PLS_999497_Chapter%201.pdf; http://repository.upi.edu/77231/3/T_PLS_999497_Chapter%202.pdf; http://repository.upi.edu/77231/5/T_PLS_999497_Chapter%203.pdf; http://repository.upi.edu/77231/6/T_PLS_999497_Chapter%204.pdf; http://repository.upi.edu/77231/7/T_PLS_999497_Chapter%205.pdf; http://repository.upi.edu/77231/8/T_PLS_999497_Bibliography.pdf; http://repository.upi.edu/77231/9/T_PLS_999497_Appendix.pdf
• Keywords: L Education (General)

Penelitian ini merupakan kajian terhadap pelaksanaan pelatihan teknis bendaharawan dalam upaya meningkatkan kinerja bendaharawan daerah (Suatu Studi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah). Pertanyaan pokok yang diajukan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pelatihan teknis bendaharawan yang diselenggarakan oleh Kantor Diklat Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah?; (2)Bagaimanakah hasil peningkatan kinerja bendaharawan daerah dalam mengelola keuangan daerah dan barang daerah?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan pelatihan teknis bendaharawan dalam upaya meningkatkan kinerja bendaharawan daerah dalam mengelola keuangan daerah dan barang daerah dengan efektif dan efisien menuju pengoptimalan dan pemaksimalantugas di lapangan. Sebagai penuntun, dipergunakan pedoman teoritis dari Djudju Sudjana; John. L. Hradesky; Ishak Abdulhak; dan berbagai para ahli lainnya yang berhubungan dengan konsep dan proses pelaksanaan pelatihan serta peningkatan kinerja bendaharawan daerah. Meliputi : (a) Kebutuhan belajar orang dewasa; (b) Pengembangan sumber daya manusia; (c) Konsep Pelatihan; dan (d) Konsep Kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yakni teknik observasi, teknik wawancara, teknik studi dokumentasi, dan teknik triangulasi. Dalam mendapatkan data, digunakan tiga orang bendaharawan daerah sebagai sumber informasi/responden dan tujuh orang sebagai sumber informan yang masing-masing terdiri dari tiga orang atasan dari masing-masing bendaharawan daerah, dua orang penyelenggara, dan dua orang pelatih/dosen. Sementara instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sedangkan pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan pemandu disertai triangulasi sebagai pengecekan kembali keabsahan data yang diperoleh. Hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) Prosedur pelaksanaan teknis bendaharawan yang diselenggarakan oleh Kantor Diklat Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah cenderung menerapkan pelatihan partisipatif, ini nampak pada pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan yakni (a) Adanya persiapan pelatihan terdiri dari: merekrut peserta latihan; mengidentifikasi kebutuhan pelatihan/ belajar; mengidentifikasi sumber belajar; mengidentifikasi kemungkinan hambatan; menjabarkan bahan/materi belajar; mengadakan sarana belajar; (b) Adanya pelaksanaan pelatihan (proses pembelajaran) terdiri dari: mengurutkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran; melaksanakan bahan/materi belajar yang dirumuskan; mengkaji kemampuan pelatih/dosen dalam kegiatan pembelajaran; (c) Adanya penilian/evaluasi pelatihan terdiri dari: melaksanakan post test; menganalisis hasil test; menilai hasil belajar. Yang kesemuanya dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menyiasati kelemahan dan keterbatasan yang ada. (2) Hasil peningkatan kinerja bendaharawan daerah dalam mengelola keuangan daerah dan barang daerah dinilai dengan batasan-batasan kinerja individu dan standar kinerja yang ada, sehingga pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya dikerjakan dengan efektifdan efisien. Implikasi pelatihan teknis bendaharawan dalam upaya meningkatkan kinerja bendaharawan daerab, sangatlah mendukung bagi pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya di lapangan sebagai aparatur pengelola keuangan daerah dan barang daerah yang meliputi: (1) Pengelolaan ketatausahaan bendaharawan daerah; (2) Pengelolaan ketatabukuan bendaharawan daerah; (3) Pengelolaan ketatabukuan bendaharawan barang daerah; (4) Pengerjaan laporan dan surat pertanggungjawaban bendaharawan daerah; dan (5) Pengelolaan tuntutan perbendaharaan dantuntutan ganti rugi (TPTGR).