IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN: Studi Alokasi Anggaran dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Provinsi Jawa Barat

• Main Author: Sugiatmo, Harjoko B (Author)
• Format: Book
• Published: 2011-08-24.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/7743/1/d_adp_0807905_table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/7743/2/d_adp_0807905_chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/7743/3/d_adp_0807905_chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/7743/4/d_adp_0807905_chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/7743/5/d_adp_0807905_chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/7743/6/d_adp_0807905_chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/7743/7/d_adp_0807905_bibliography.pdf
• Keywords: L Education (General)

Pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat hanya memperoleh alokasi anggaran kurang dari 10% dari total anggaran pendidikan. Dengan demikian masalah pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana anggaran yang relatif kecil dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan dan meningkatkan mutu pendidikan dasar sebagaimana secara normatif tercantum pada dokumen perencanaan daerah. Untuk itu diperlukan implementasi kebijakan yang memungkinkan pendidikan dasar Sembilan tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun) di Provinsi Jawa Barat dapat berjalan dengan baik dan bermutu. Berdasarkan permasahan tersebut dirinci pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1)Bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan sumber dana alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat ? 2) Apa yang menjadi prioritas alokasi anggaran di Provinsi Jawa Barat? 3) Bagaimana pemanfaatan anggaran pendidikan di Provinsi Jawa Barat? 4) Bagaimana hasil dari kebijakan alokasi anggaran terhadap mutu pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat? 5) Apa dampak dari kebijakan alokasi anggaran terhadap mutu pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat ? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan atau metode post policy analysis, sedangkan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, focus group discussion, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah provinsi Jawa Barat dalam implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip proporsionalitas, efisiensi dan akuntabilitas namun belum sesuai dengan prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas dilakukan dengan mengkaitkan kinerja dengan indikator yang harus dicapai yang ditentukan dalam RPJMD yang menunjukkan bahwa indikator-indikator nampaknya tidak dapat dicapai sepenuhnya oleh eksekutif. Kesimpulan penelitian ini adalah meningkatnya mutu pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia di Bidang Pendidikan untuk tahun 2009 yang meningkat dari 80,35 pada tahun 2008 menjadi 80,58 pada tahun 2009 atau meningkat 0,23 poin. Rata-rata Lama Sekolah mencapai 7,58 tahun berada di atas rata-rata nasional yaitu 5,7 tahun. Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 95,60%, sehingga Angka Buta Huruf turun dari 5,33% menjadi 4,4%. Disarankan agar anggaran untuk pendidikan dasar diprioritaskan pada a. peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan; b. pemenuhan kekurangan guru; c. peningkatan profesionalisme guru maupun tenaga kependidikan maupun pengelolaan pendidikan; d. pemanfaatan media teknologi modern pada fungsi pendidikan; dan e. pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah atau miskin.