EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJAR DIKDA 9 TAHUN BAGI ANAK DARI KELUARGA MISKIN :Studi Evaluasi Kinerja Kebijakan di Kabupaten Cianjur - Milah, saeful (2009)
Ada sesuatu yang mesti dibenahi dalam program Akselerasi Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Cianjur selama ini. Buktinya, meskipun kebijakan ini telah dilaksanakan lebih dari dua dekade, namun masih begitu banyak anak usia Wajar Dikdas, khususnya anak dari keluarga miskin yang karena berbagai alasannya, belum bisa mengakses kebutuhan pendidikan dasarnya. Itulah pula hal mendasar yang melatarbelakangi penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi yang berjudul : "Efektivitas Implementasi Kebijakan Akselerasi Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Bagi Anak dari Keluarga Miskin", Studi Kinerja Kebijakan di Kabupaten Cianjur ini menyimpulkan, bahwa meskipun pelaksanaan kebijakan Wajar Dikdas 9 Tahun selama ini telah berhasil mendongkrak secara berarti peningkatan angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SLTP, namun besarnya peningkatan itu ternyata masih jauh dari target yang diharapkan. Itu semua terjadi karena bentuk-bentuk program yang digulirkan selama ini ternyata belum sepenuhnya menjawab tuntutan sekaligus persoalan pendidikan yang dihadapi anak dari kelurga miskin dengan karakteristiknya yang demikian komplkes. Masalah tranportasi akibat jauhnya jarak yang harus ditempuh, beban berat keuangan yang harus dikeluarkan, kesadaran orang tua, termasuk kesadaran anak akan arti pentingnya pendidikan, perasaan minder atau rendah diri sampai kepada lingkungan sekolah dan sosial yang kurang mendukung, adalah beberapa faktor terkait yang belum terjawab dengan implementasi kebijakan Wajar Dikdas 9 tahun selama ini. Itulah pula temuan-temuan yang kemudian melatarbelakangi lahirnya tawaran model dengan sebutan "Gempar Pendidikan" - Gerakan Membangun Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan", sebuah model yang meniscayakan arti pentingnya upaya untuk mensinergikan sekaligus memadukan dua kekuatan besar yang ada pada masyarakat ; yakni kekuatan yang dimiliki pemerintah dan potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Target akhirnya, apa yang tidak mampu dilakukan oleh pemerintah, adalah kewajiban masyarakat untuk bisa memenuhinya.