PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN SUMEDANG DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sumedang) - Kireida Rona Islam, - (2022)
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terbukti turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi perdagangan barang dan jasa. Sehingga tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan banyak sengketa yang harus diselesaikan oleh masing-masing pihak. Namun, banyak konsumen yang tidak mengetahui harus kemana mencari keadilan. Walaupun terdapat pengadilan negeri, konsumen merasa harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan proses hukum yang cukup lama, sehingga membuat mereka berdiam diri untuk menggugurkan haknya. Kekesalan dan kekecewaan akan menimbulkan sikap apatis terhadap pemerintah karena mereka merasa hak asasi di bidang ekonomi tidak mendapat perlindungan dari pemerintah. Dengan demikian, keberadaan BPSK Kabupaten Sumedang merupakan upaya pemerintah dalam penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen di luar pengadilan. Penelitian ini meneliti sejauh mana peran BPSK dalam upaya penegakan hukun di bidang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil temuan penelitian dikaji melalui pisau analisis berupa teori dan didukung oleh triangulasi sebagai pelengkap (legalitas) formal. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPSK Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya BPSK Kabupaten Sumedang, masyarakat yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadu ke BPSK sehingga hak konsumen akan terlindungi. Ketika hak konsumen terlindungi, maka masyarakat akan mendapatkan keadilan hukum. Kata kunci: Peran BPSK, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum ABSTRACT Advances in science and technology have proven to support the expansion of space for goods and services trade transactions. So it is possible that it can cause many disputes that must be resolved by each party. However, many consumers do not know where to look for justice. Even though there is a District Court, consumers feel they have to pay a lot of money and a long legal process, making them keep silent to terminate their rights. Resentment and disappointment will lead to apathy towards the government because they feel that human rights in the economic field do not receive protection from the government. Thus, the existence of the BPSK Sumedang Regency is the government's efforts in law enforcement in the field of consumer protection outside the court. This study examines the extent to which the role of BPSK in law enforcement efforts in the field of consumer protection. This study uses a qualitative approach with data collection techniques using interviews, observation, and documentation studies. The findings of the study were examined through a theoretical analysis knife and supported by triangulation as a formal complement (legality). The results showed that BPSK Sumedang has been in accordance with law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. With the existence of the BPSK Sumedang Regency, people who are harmed by business actors can complain to BPSK so that consumer rights will be protected. When consumer rights are protected, then the community will get legal justice. Keywords: The Role of BPSK, Law Enforcement, Legal Protection