KOMUNITAS TIONGHOA DI BANDUNG TAHUN 1959-1966:Perkembangan dan Dinamika Sosial-Ekonomi Kaum Peranakan Tionghoa - Arief Rafial Budiwan, - (2007)
Skripsi ini berjudul "Komunitas Tionghoa di Bandung tahun 1959-1966 (Perkembangan dan Dinamika Sosial-Ekonomi Kaum Peranakan Tionghoa) Tenia yang akan dikaji dalam Skripsi adalah bagaimana perkembangan dan dinamika sosial-ekonomi orang-orang Peranakan Tionghoa di Bandung yang dibatasi dalam empat pertanyaan yaitu I) Bagaimana latar belakang kedatangan orang-orang Tionghoa ke Bandung padaawal abad 20, 2) Bagaimana dampak dari dikeluarkannnya kebijakan pemerintah melalui PP No 10 tahun 1959 terhadap komunitas Tionghoa Peranakan, 3) Bagaimana karakteristik perkembangan kehidupan sosial-ekonomi komunitas Tionghoa di Bandung tahun 1959-1966, dan 4) Bagaimana keterkaitan antara keberadaan komunitas Tionghoa Peranakan dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Bandung. Skripsi ini menggunakan metode historis mengingat bahwa data dan fakta yang dibutuhkan berasal dari masa lampau sehingga perlu diuji dan dianalisis tingkat kebenarannya agar kondisi yang terjadi pada masa lalu dapat tergambarkan dengan baik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ini adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Skripsi ini juga menggunakan pendekatan yang bersifat interdisipliner dengan meminjam beberapa konsep dari ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi yang relevan untuk memperkuat analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perkembangan dan dinamika kehidupan sosial-ekonomi komunitas Tionghoa Peranakan di Bandung pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1966 selalu mengalami perubahan yang tidak pasti, sebagai implikasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap keberadaan orang-orang Tionghoa. Sementara keberadaan kampung pecinan yang tersebar di beberapa tempat namun terpisah dari masyarakat pribumi lainnya, semakin memperkuat eksistensi mereka untuk berkosentrasi di pusat kota yang bercirikan pasar yaitu perdagangan. Kehadiran mereka lambat laun mulai mengambil alih kedudukan orang-orang pribumi sebagai perantara perdagangan, sehingga sejak tahun 1950-an orang-orang Tionghoa sudah menguasai sumber-sumber modal penting seperti kawasan-kawasan bisnis pertokoan, pertukangan, tranportasi, dan Industri berupa pabrik-pabrik besar di daerah-daerah Kabupaten Bandung seperti Padalarang, Majalaya, Cimahi, dan Lembang. Pada saat pemberlakuan PP-10 tahun 1959 dalam membatasi dominasi perdagangan orang Cina di pedesaan, mengakibatkan berpindahnya sumber modal orang-orang Cina di daerah kabupaten Bandung ke kota dan arus urbanisasi yang pesat, hal ini justru semakin memperbesar Gap (jurang) kesenjangan ekonomi antara orang-orang Tionghoa dengan pribumi. Serta keberadaan kampung pecinan yang terpisah dari pribumi malah memisahkan orang-orang Tionghoa sebagai kelompok yang eksklusif. Sehingga pada tahun 1963 terjadi peristiwa krusial berupa aksi-aksi massa melakukan pengrusakan-pengrusakan fasilitas-fasilitas mihk orang Tionghoa. Namun sampai pemerintahan Demokrasi Terpimpin berakhir tahun 1966, kedudukan dan eksistensi komunitas Tionghoa di Bandung dalam perdagangan tetap konsta