PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA : Studi Kasus di STKIP Pasundan Cimahi

• Main Author: Belladonna, Aprillio Poppy (Author)
• Format: Book
• Published: 2013-01-31.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/8355/1/t_pkn_1009537_table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/8355/2/t_pkn_1009537_chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/8355/3/t_pkn_1009537_chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/8355/4/t_pkn_1009537_chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/8355/5/t_pkn_1009537_chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/8355/6/t_pkn_1009537_chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/8355/7/t_pkn_1009537_bibliography.pdf
• Keywords: LC Special aspects of education

Kesadaran hukum merupakan tolok ukur sebagai warga negara yang baik. Pada kenyataannya saat ini, banyak ditemukan perilaku yang tidak sadar akan aturan (hukum) dikarenakan pengetahuan serta pemahaman yang kurang mengenai hukum dan berdampak pada sikap serta perilaku hukum warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan memperoleh gambaran tentang paranan pembelajaran PKn sebagai pendidkan hukum di perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa di STKIP Pasundan Cimahi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh dari sumber informan yang dipilih secara purposif. Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan. Pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang meliputi wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yang dimaksudkan untuk mencetak good citizen, yang didalamnya membelajarkan nilai-nilai dan norma yang berlaku kepada mahasiswa sehingga terbentuk karakter sadar hukum. (2) Program pembelajaran yang dilaksanakan melalui materi hukum pendidikan kewarganegaraan bersifat terbatas melalui materi hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, demokrasi, konstitusi, dan negara hukum meskipun demikian melalui proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang tepat serta peran dosen sebagai role model, sangat krusial dalam meningkatkan perilaku sadar hukum mahasiswa dalam kehidupannya sehari-hari. (3) Program pembelajaran PKn yang sudah sangat mendukung terhadap peningkatan kesadaran hukum mahasiswa di STKIP Pasundan Cimahi, ditunjang dengan program-program pendukung kebijakan perguruan tinggi berikut kemahasiswaan, seperti penyuluhan narkoba yang rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai langkah preventif, hal ini membawa dampak yang positif untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di luar kelas. (4) evaluasi hasil pembelajaran PKn sebagai wahana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa di STKIP Pasundan Cimahi dapat dilihat dalam dua aspek; Pertama, evaluasi hasil belajar menunjukkan beberapa kompetensi kewarganegaran dimana mahasiswa menyadari keberadaannya sebagai warga negara yang wajib menaati aturan hukum yang berlaku; Kedua, evaluasi hasil proses pembelajaran merupakan upaya untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan, namun dibutuhkan suatu pengembangan pembelajaran yang lebih variatif dan Inovatif, Evaluasi proses pembelajaran PKn dapat dilakukan melalui, Performance test, product, portofolio serta metode penelitian lapangan. Rekomendasi hasil penelitian ini, diantaranya : (1) Pengambil Kebijakan Direktorat Pendidikan Tinggi, terutama pada pengembangan kurikulum materi kajian hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi; (2) Kepada dosen dan pimpinan STKIP Pasundan Cimahi direkomendasikan untuk tetap konsisten dan berupaya mengembangkan materi, desain pembelajaran, dan menisiasi berbagai sumber, metode dan model pembelajaran berbasis pendidikan hukum yang lebih variatif dan inovatif. (3) Peneliti selanjutnya, perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum di semua jenjang pendidikan karena kajian ini terbatas pada upaya menemukan konsep pembelajaran PKn sebagai wahana meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa di perguran tinggi. Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Kesadaran Hukum