PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENGUPAYAKAN INTERNALISASI HUKUM DI KALANGAN PESERTA DIDIK : Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri Tanggeung Kabupaten Cianjur - Ubaidillah, Isep (2013)
Salah satu dari fungsi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai Pendidikan hukum bagi siswa. Fungsi PKn sebagai pendidikan hukum dirasakan belum optimal. Adapun yang menjadi rumusan masalah ini adalah : (1) Bagaimana materi kurikulum PKn dalam menunjang fungsi dan perannya sebagai pendidikan hukum; (2) Bagaimana merencanakan program pembelajaran PKn sebagai pendidikan hukum untuk mewujudkan internalisasi hukum di kalangan peserta didik; (3) Bagaimana mengimplemetasikan perencanaan program pembelajaran PKn sebagai pendidikan hukum untuk mewujudkan internalisasi hukum di kalangan peserta didik; (4) Bagaimana peserta didik dapat mengaplikasikan hasil pembelajaran PKn dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka menginternalisasikan hukum yang ada dalam kehidupannya; (5) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pembelajaran PKn dalam upaya mengintenali-sasikan hukum di kalangan peserta didik; dan (6) Bagaimana upaya yang dilakukan guru PKn untuk mengatasi kendala-kendala dalam upaya menginternalisasikan hukum di kalangan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan memperoleh gambaran secara deskriptif tentang Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum dalam mengupayakan Internalisasi Hukum di Kalangan peserta didik. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian ini yaitu: (1) Materi pembelajaran PKn yang berkaitan dengan hukum masih kurang (2) Perencanaan pembelajaran belum disesuaikan dengan kemampuan dan lingkungan peserta didik (3) Pelaksanaan pembelajaran PKn sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hukum masih belum maksimal (4) Peserta didik belum bisa mengamalkan pengetahuan hukum yang mereka dapat melalui pembelajaran PKn dalam kehidupan dalam masyarakat (5) belum ada kesinergian antara sekolah, keluarga dan masyarakat dalam mengupayakan internalisasi hukum dalam diri peserta didik. (6) Guru PKn diharapkan mampu mengemas materi pembelajaran dan memaksimalkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Adapun beberapa hal yang perlu direkomendasikan dari penelitian ini adalah perlunya revitalisasi PKn sebagai pendidikan hukum, dimana paradigma pembelajaran yang mengedepankan konten, perlu diimbangi dengan pendekatan proses, serta penyeimbangan formal content dengan informal content. Guru PKn di Madrasah bisa bekerja sama dengan guru Mata pelajaran agama khususnya Mata Pelajaran Fiqih untuk saling menguatkan fungsinya sebagai wahana pendidikan hukum dalam menginternali-sasikan hukum di kalangan peserta didik, sehingga untuk pembelajaran PKn di madrasah memiliki keistimewaan di banding dengan sekolah umum atau kejuruan.