KONSTRUKSI POPULISME AGAMA DALAM DEMOKRASI PANCASILA BERDASARKAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

• Main Author: Edah Jubaedah, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2022-12-29.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/86881/1/T_PKN_201995_Title.pdf; http://repository.upi.edu/86881/2/T_PKN_2001995_Chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/86881/3/T_PKN_2001995_Chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/86881/4/T_PKN_2001995_Chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/86881/5/T_PKN_2001995_Chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/86881/6/T_PKN_2001995_Chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/86881/7/T_PKN_2001995_Appendix.pdf
• Keywords: J General legislative and executive papers; L Education (General)

Fenomena gerakan populisme di Indonesia mendapatkan titik momentum krusial pada tahun 2016 sampai pada pemilihan presiden tahun 2019 yang diakui sebagai puncak terbentuknya gerakan populisme Islam. Gerakan populis tersebut merupakan pola implikasi langsung dari pernyataan kontroversial Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur Jakarta yang pada saat itu menyinggung Qur'an Surat Al-Maidah. Pernyataan demikian, tentu menimbulkan kekecewaan masyarakat muslim yang kemudian dimobilisasi oleh GNPF Ulama yang disebut sebagai gerakan Aksi Bela Islam. Efek dari gerakan populisme Aksi Bela Islam memberikan implikasi dengan label narasi sebagai gerakan ancaman demokrasi, namun tanpa disertai dengan kritik kajian ilmiah berdasarkan penelaahan realiatas fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi realitas fenomena populisme agama dalam dinamika pemilu, persepsi pemaknaan populisme agama dari berbagai pandangan tokoh agama dan mengkonstruksi fenomana populisme agama dalam konteks demokrasi Pancasila berdasarkan Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 6 aktor populis, 6 tokoh berbagai agama serta 5 pakar Pendidikan Kewarganegaraan dan demokrasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan; (1) persepsi pemaknaan populisme agama pada fenemena gerakan Aksi Bela Islam tidak terbukti mengancam hak minoritas dalam lingkup demokrasi. Gerakan tersebut dimaknai sebagai bentuk gerakan struktur kesempatan politik, sumber daya mobilisasi dan pembingkaian budaya atau isu. (2) konstruksi populisme agama dalam konteks demokrasi Pancasila dapat diwujudkan sebagai gerakan populis demokratis sepanjang tidak keluar dari prinsip-prinsip demokrasi dan Pancasila. (3) konstruksi populisme agama dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dapat direfleksikan sebagai upaya penguatan gerakan keterlibatan warga negara (civic participation) dalam bentuk adanya kesadaran warga negara dengan merepresentasikan kritik dan aspirasi kepada pemerintah yang dibentuk dari gerakan Aksi Bela Islam. Rekomendasi dalam menyikapi fenomena populisme agama adalah dengan menguatkan peran keterlibatan warga negara dengan disertai oleh daya keterampilan warga negara (civic skils) secara komperhensif dengan menguatkan pemahaman orientasi gerakan serta menguatkan konstruk kritik yang mengagendakan kepentingan kesejahteraan rakyat, agar tidak terjebak pada kepentingan elite. The phenomenon of the populism movement in Indonesia gained a crucial momentum in 2016 until the 2019 presidential election which was recognized as the peak of the formation of the Islamic populism movement. This populist movement is a direct implication pattern of Basuki Tjahaja Purnama's controversial statement as Governor of Jakarta which at that time alluded to the Qur'an of Surat Al-Maidah. Such a statement, of course, caused the disappointment of the Muslim community which was then mobilized by the GNPF Ulama, which was called the Islamic Defense Action movement. The effect of the Islamic Defending Action populism movement has implications by labeling the narrative as a movement that threatens democracy, but without being accompanied by a critique of scientific studies based on a study of the reality of the phenomenon. This study aims to examine and identify the reality of the phenomenon of religious populism in the dynamics of elections, the perception of the meaning of religious populism from various religious figures' views and construct the phenomenon of religious populism in the context of Pancasila democracy based on Citizenship Education. This study uses a qualitative approach with phenomenological methods. Collecting data using interviews, study documentation and observation. Data analysis uses data reduction, data display and data verification. The subjects used in this study were 6 populist actors, 6 figures of various religions and 5 experts on Citizenship Education and democracy. The results of this study show; (1) the perception of the meaning of religious populism in the phenomenon of the Islamic Defending Action movement has not been proven to threaten minority rights within the scope of democracy. The movement is interpreted as a form of movement for the structure of political opportunity, mobilizing resources and framing culture or issues. (2) the construction of religious populism in the context of Pancasila democracy can be realized as a democratic populist movement as long as it does not depart from the principles of democracy and Pancasila. (3) the construction of religious populism in the perspective of Citizenship Education can be reflected as an effort to strengthen the movement of citizen involvement (civic participation) in the form of citizen awareness by representing criticism and aspirations to the government formed from the Islamic Defense Action movement. Recommendations in responding to the phenomenon of religious populism are to strengthen the role of citizen involvement accompanied by comprehensive civic skills by strengthening the understanding of movement orientation and strengthening critical constructs that schedule the interests of the people's welfare, so as not to be trapped in the interests of the elite.