KETERLIBATAN WARGA NEGARA SECARA ONLINE DALAM ISU-ISU PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER UNTUK MEMPERKUAT KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN DIGITAL - Budi Mulyono, - (2023)
Kemajuan teknologi informasi melahirkan transformasi keterlibatan warga negara dalam menyampaikan aspirasi maupun kritik sosial dan politik yang difasilitasi oleh media sosial dengan domain online civic engagement. Namun demikian, euforia keterlibatan warga negara secara online tidak dibarengi dengan kompetensi kewarganegaraan digital pada akhirnya mengarahkan pada bentuk keterlibatan palsu atau slaktivisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana online civic engagement dalam isu-isu publik melalui media sosial dan merumuskan kompetensi kewarganegaraan digital sebagai panduan etika dan perilaku dalam online civic engagement. Metode yang digunakan adalah metode kombinasi dengan metode kuantitatif pemodelan topik LDA yang memanfaatkan big data dari API Twitter, dan metode kualitatifnya adalah CDA. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya empat topik online civic engagement melalui media sosial dalam isu Ibu Kota Negara (IKN): Topik 1 sikap setuju terhadap pemindahan IKN; Topik 2 sikap tidak setuju terhadap pemindahan IKN; Topik 3 tentang dukungan terhadap pemindahan IKN; Topik 4 tentang korupsi dan hukum. Diskursus warga digital dibayangi oleh pembelahan diametral ideologi populisme: populisme nasionalisme-sekuler dan populisme nasionalisme-islami dikarenakan banyaknya buzzer politik. Permasalahan yang dihadapi warga digital dalam praktik online civic engagement adalah: pertama perbedaan perilaku yang ditunjukkan antara online dan offline; kedua tingkat keadaban warga digital yang buruk; dan ketiga maraknya buzzer politik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut disusunlah kompetensi kewarganegaraan digital sebagai pedoman berperilaku yang bertanggungjawab secara online yang terdiri dari: pertama identitas kewarganegaraan digital dan manajemen privasi; kedua etika, hak, dan tanggung jawab digital; ketiga literasi media dan informasi; keempat, akses dan inklusi; dan kelima, partisipasi aktif dan keterlibatan warga.