INDEKS INKLUSI DI SD NEGERI KABUPATEN MUSI BANYUASIN :Studi Tentang Keberhasilan Implementasi Pendidikan Inklusif Tahun 2010 - Hartono, Y. Sri (2010)
Indeks Inklusi di SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Tentang Keberhasilan Implementasi Pendidikan Inklusif Tahun 2010). Berangkat dari komitmen pemerintah mewujudkan education for all dalam setting pendidikan inklusif, yang mengharapkan keberagaman siswa berdasarkan tanggung jawab moral kita yang yakin akan melebarnya batas-batas demokrasi, melestarikan budaya partisipasi, memperjuangkan hak asasi anak, melawan faktor menghambat perkembangan anak, serta yakin akan memperkuat pencapaian sosial budaya dalam masyarakat. Namun masalah yang dihadapi diantaranya masih rendahnya pemahaman tentang pendidikan inklusif, dukungan kesiapan ketenaga kerjaan, budaya dimana kehadiran ABK masih dianggap menggangu proses belajar mengajar dikelas. Berdasarkan pada masalah maka dirumuskan pertanyaan: bagaimana budaya, kebijakan, dan pratik inklusi di SD Negeri Kabupaten Muba. Indeks inklusi diperoleh berdasarkan ketercapaian 12 indikator budaya, 9 indikator kebijakan dan 18 indikator praktik yang dikembangkan oleh Center for Studies on Inclusive Education. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan rancangan Triangulation Mixed Methods Designs, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan responden kepala sekolah, guru, orang tua murid, unsur masyarakat, dan siswa. Hasil temuan penelitian bahwa, indeks budaya inklusi mencapai 88,91%, kemudian indeks kebijakan inklusi 70,92%, dan indeks praktik inklusi 79,95% dengan demikian bisa diketahui indeks inklusi di SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 79,92% dari yang diharapkan atau dalam kategori baik. Secara rinci indikator budaya inklusi masih ditemukan keterlibatan guru kelas dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) belum dioptimalkan dalam bekerjasama, label terhadap sisiwa dengan siswa masih terjadi. Pada indikator kebijakan ditemukan belum adanya dukungan pelajaran kekhususan bagi ABK, keberadaan GPK belum diintensifkan, pelatihan pembelajaran kolaboratif belum menyentuh semua kalangan guru, dalam visi dan misi sekolah belum sepenuhnya mencantumkan karakteristik pendidikan inklusif. Sedangkan indikator praktik guru masih terlihat menggunakan pegajaran secra klasikal, materi kurikulum juga belum disusun sepenuhnya bagi ABK. Dari hasil temuan tersebut peneliti mengajukan saran hendaknya Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap guru-guru secara menyeluruh tentang pembelajaran kolaboratif dalam setting pendidikan inklusif, menempatkan guru mata pelajaran kekhususan di setiap sekolah yang sesuai dengan jenis kebutuhan ABK, kepada guru kelas hendaknya bekerjasama dengan GPK untuk merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi pembelajaran di kelas yang sesuai dengan pembelajaran kolaboratif.