ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SERTA IMPLIKASINYA PADA KEMANDIRIAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2004-2009 - Sri Wulansari, - (2010)
Dalam era otonomi suatu daerah dapat dikatakan berhasil dilihat dari Rasio Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukan kemampuan Pemerintahan Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat . Salah satu komponen pajak daerah Kota Badung adalah pajak hotel dan pajak restoran, Perlu adanya suatu penilaian yang lebih komperhensif dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak hotel dan juga pajak restoran di Kota Bandung sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian daerah, hal ini untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah Daerah terutama Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya. Populasi penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2004-2009. Metode yang digunakan adalah explanatory survei dengan jenis penelitian deskriptif, dan desain penelitian time series design. untuk menghitung analisis rasio penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, kontribusinya terhadap PAD, dan rasio kemandirian digunakan rumus perhitungan perpajakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Laju petumbuhan pajak hotel dan pajak restoran positif namun berkriteria tidak berhasil, daya pajak (tax effort) kedua pajak berada pada kuadran III (sektor terbelakang) artinya kemampuan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam mengumpulkan kedua pajak tersebut masih sangat rendah dan terjadi inefisiensi dalam pemungutan pajak, dengan rasio efektifitas sangat efektif. Laju pertubuhan PAD dikategorikan berhasil dan berkriteria elastis berdasarkan PDRB atas harga berlaku dan harga konstan. Kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD secara nominal peningkatannya cukup signifikan namun masih tergolong kurang sedangkan Kontribusi PAD terhadap TPD berkriteria kurang baik. Tingkat kemandirian daerah Kota Bandung mempunyai kriteria rata-rata kurang baik, menunjukan tranfer dana perimbangan pemerintah pusat lebih dominan terhadap TPD dengan pola hubungan bersifat instruktif antara pemerintah daerah dan pusat.