ANALISIS TINGKAT PENGUNGKAPAN INFORMASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF E-GOVERNMENT PADA WEBSITE PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DI INDONESIA
Dalam rangka merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Indonesia megeluarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Tetapi selama sembilan tahun berjalan implementasi e-Government tidak berkembang dengan baik,...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2012-06-27.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Dalam rangka merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Indonesia megeluarkan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Tetapi selama sembilan tahun berjalan implementasi e-Government tidak berkembang dengan baik, hal ini terlihat dengan peringkat Indonesia yang sangat rendah, Salah satu implementasi e-Government adalah pengungkapan informasi terutama pada website, dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting tingkat pengungkapan informasi pada pemerintahan Kota/Kabupaten di Indonesia dan mengetahui hubungannya dengan klasifikasi Kota/Kabupaten di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, terhadap sampel sebanyak 350 Kota/Kabupaten, peneliti melakukan survei dengan cara observasi langsung terhadap website Pemerintah Kota/Kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan terbukti lebih rendah dari pada rata-rata indeks non keuangan. Hal ini membuktikan bahwa banyak Pemerintah Kota/Kabupaten yang masih tidak optimal dalam mengembangkan website-nya. Rata-rata fitur keuangan yang sering terdapat pada website Pemerintah Kota/kabupaten di Indonesia adalah secara berturut-turut yakni Peraturan Keuangan Daerah (6,7), LRA/APBD (6,1), RPJMD (4,9) sedangkan rata-rata fitur non keuangan yang sering muncul pada website Kota/Kabupaten di Indonesia secara berturut-turut adalah Berita (25,8), Visi dan Misi (22,3), Sejarah (22,3). Dan dari hasil penelitian asosiatif, hubungan antara tingkat pengungkapan informasi keuangan dan klasifikasi Kota/Kabupaten, tidak memiliki hubungan hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bisa lebih transparan dan akuntabilitas dalam pengungkapan informasi keuangan, tetapi berbeda dengan pengungkapan informasi non keuangan dapat disimpulkan adanya hubungan dengan klasifikasi Kota/Kabupaten yang dapat menunjukkan bahwa Kota / Kabupaten lebih fokus pada pengungkapan informasi non keuangan. Kata kunci: pengungkapan informasi, e-Government, website |
|---|---|
| Item Description: | http://repository.upi.edu/91908/3/s_pak_0804596_table_of_content.pdf http://repository.upi.edu/91908/1/s_pak_0804596_chapter1.pdf http://repository.upi.edu/91908/2/s_pak_0804596_chapter3.pdf http://repository.upi.edu/91908/4/s_pak_0804596_chapter5.pdf http://repository.upi.edu/91908/5/s_pak_0804596_bibliography.pdf |