KONFLIK ANTARA TENTARA INDONESIA DAN MAJELIS PERSATUAN PERJUANGAN PRIANGAN (MPPP) PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN DI JAWA BARAT (1945-1949) - Gin Gin Junaedi, - (2012)
Skripsi ini berjudul "Konflik Antara Tentara Indonesia Dan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MPPP) Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Di Jawa Barat (1945-1949)". Masalah utama yang dikaji dalam skripsi ini adalah "mengapa terjadi konflik di antara Tentara Indonesia dan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MPPP)?". Masalah utama tersebut dibagi menjadi empat pertanyaan penelitian, yaitu: 1. Bagaimana sejarah terbentuknya Tentara Indonesia dan Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MPPP) pada masa awal revolusi kemerdekaan?; 2. Bagaimana garis komando antara Tentara Indonesia dan MPPP?; 3. Mengapa Tentara Indonesia dan MPPP tidak dapat bekerjasama dalam menghadapi Sekutu pada masa revolusi kemerdekaan?; 4. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik tersebut terhadap arah perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis, dan teknik penelitian menggunakan studi literatur serta wawancara terhadap narasumber. Landasan teoritis yang penulis gunakan adalah Teori Deprivasi Relatif dari Ted Robert Gurr dan Teori Konflik dari Coser. Dari penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan di atas, semenjak dibentuknya dua kekuatan bersenjata yaitu Tentara Indonesia dan laskar-laskar perjuangan, hubungan diantara keduanya tidak selalu berlangsung harmonis. Hal demikian pun berlangsung di wilayah Jawa Barat. Dibentuknya Majelis Persatuan Perjuangan Priangan (MPPP) yang semula bertujuan untuk mengkoordinasikan berbagai macam laskar perjuangan yang ada di Jawa Barat agar sejalan dengan Tentara Indonesia, nyatanya semakin menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Hal ini diperparah dengan adanya dualisme komando yang ada dalam tubuh pertahanan, yaitu Markas Besar yang membawahi TI dan Kementerian Pertahanan yang membawahi badan-badan perjuangan. Akibatnya, dalam memberikan komando, untuk mengkoordinir kedua kekuatan tersebut sering terjadi persaingan. Hal ini menjadi salah satu penyebab yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara Tentara Indonesia yang lebih mengikuti komando dari Markas Besar, dan MPPP yang lebih mengikuti komando dari Kementerian Pertahanan. Belum lagi hal ini diperparah oleh kelangkaan persenjataan sehingga keduanya saling memperebutkan senjata yang ada. Akibat dari adanya konflik antara Tentara Indonesia dengan MPPP akan menyangkut masalah politik serta pertahanan dan keamanan di Jawa. Di satu pihak, Tentara Indonesia lebih bersikap diplomatis, mereka berjuang dan bertindak sesuai kebijakan dari pemerintah pusat. Dipihak lain, MPPP lebih bersifat konfrontatif dan agresif. Adanya perbedaan dalam langkah-langkah perjuangan yang di ambil oleh tentara Indonesia dan MPPP, menyebabkan ketidak-kompakan dan terjadinya dualisme dalam kelompok pertahanan. Ketidak-kompakan tersebut mengakibatkan terjadinya kegagalan-kegagalan dalam melakukan strategi perjuangan. Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi perjuangan Indonesia sendiri, karena melemahkan posisi kita dan memberikan sasaran kepada perang politik dan psikologis musuh, yang memang dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyerang Republik dimasa-masa berikutnya.