PARTISIPASI POLITIK WARGA MELALUI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERUMUSAN PERATURAN DESA DI DESA AMBIT KECAMATAN WALED KABUPATEN CIREBON - Intan Liana Lestari, - (2012)
Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kabupaten Cirebon sebagai salah satu pemegang otonomi daerah mengeluarkan peraturan daerah yang memberikan otonomi tertentu pada pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan, salah satu diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa yang berfungsi bersama-sama dengan pemerintah desa menetapkan kebijakan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebanyakan warga belum mengetahui peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penampung aspirasi masyarakat, sehingga kebanyakan warga kurang berpartisipasi dalam kegiatan politik di Desa Ambit, dan ingin mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Pendekatan yang digunakan untuk meneliti permasalahan tersebut yaitu deskriptip dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi dan studi literatur. Penelitian mengungkapkan bahwa 1) partisipasi politik warga Desa Ambit melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perumusan peraturan desa masih rendah karena tingkat SDMnya masih rendah dan kurangnya sosialisasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 2) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu tokoh masyarakat di wilayahnya karena tokoh masyarakat lebih mempunyai kedekatan emosional dengan warganya. 3) bentuk partisipasi politik yang paling sesuai adalah berpendapat, dengan berpendapat warga bisa mengeluarkan berbagai aspirasi terutama menyangkut perumusan peraturan desa. 4) kendala dalam partisipasi politik yaitu kurangnya sosialisasi dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan warga, dan keterbatasan SDM. 5) upaya yang dilakukan warga untuk mewujudkan partisipasi politiknya dengan cara mengadakan kumpulan tiap Dusun agar menjalin kedekatan antar warga dan saling mencurahkan pendapat mengenai aspirasinya.