PERANAN POLISI WANITA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK: Studi Deskriptif di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Bandung

• Main Author: Vera Oktafiani, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2012-10-23.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/92169/1/s_pkn_0806979_table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/92169/2/s_pkn_0806979_chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/92169/3/s_pkn_0806979_chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/92169/4/s_pkn_0806979_chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/92169/5/s_pkn_0806979_bibliography.pdf
• Keywords: HQ The family. Marriage. Woman; K Law (General)

Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Bandung terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu saja merupakan hal yang memprihatinkan karena dimana seharusnya perempuan dan anak mendapatkan perlindungan, malah justru yang paling banyak menjadi korban kekerasan. Dalam upaya penegakkan hukum dan perlindungan korban, polisi wanita dianggap mampu dan sangat tepat untuk memberikan kontribusinya dalam upaya penegakkan dan perlindungan hukum bagi korban. Tetapi sayangnya, jumlah polwan yang ada saat ini tidak sebanding dengan banyaknya laporan yang masuk ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Bandung. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan polisi wanita dalam penyidikan tindak pidana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPPA Polrestabes Bandung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang digunakan adalah metode deskriptif sedangkan teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi literatur dan studi dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa peranan polwan dalam tindak pidana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPPA Polrestabes Bandung sudah cukup baik meskipun dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia. Saat ini ada 20 personel yang bertugas di UPPA, yaitu 18 orang polisi laki-laki, dan hanya 8 orang personil polisi wanita. Ketimpangan ini sedikit banyak mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPPA Polrestabes Bandung. Selain hambatan internal kurangnya sumber daya manusia, hambatan-hambatan lain juga dating dari factor eksternal, seperti tidak koperatifnya saksi dan terlapor, kurangnya alat bukti dan juga hambatan dari korban itu sendiri yang tidak konsisten. Upaya untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut diantaranya adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah ataupun lembaga swadata masyarakat yang bergerak di bidang upaya penegakkan dan perlindungan perempuan dan anak, pembenahan dalam tubuh polisi dengan memberikan pelayanan yang baik, serta pencitraan polisi yang lebih humanis, bersih dan akuntabel, dimana polwan adalah ujung tombaknya.Dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penegakkan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan, polwan di UPPA tidak dapat bekerja sendiri. Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak yang seluruhnya harus bersinergi guna mencapai tujuan. Tidak hanya kerjasama dan upaya peningkatan kuantitas sumberdaya manusia di tubuh polri, kesadaran hukum dan peran serta masyarakat juga tidak kalah penting untuk menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.