PENGAWASAN DPRD TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG K3:Studi Deskriptif Analitis Pada DPRD Kota Bandung p- - Endang Mubarok, - (2008)
Fungsi pengawasan adalah salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD selain dari fungsi Legislasi dan fungsi Perwakilan. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD adalah dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) yang dijalankan oleh eksekutif. DPRD sebagai lembaga politik juga melakukan pengawasan yang bersifat politis. Bentuk pengawasan ini tercermin dalam hak-hak DPRD, yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak mengadakan penyelidikan. DPRD Kota Bandung melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perda No. 11 tahun 2005 K3 hanya dalam pelaksanaannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PKL dan Masyarakat. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini antara lain: 1. Bagaimana cara DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 tentang K3? 2. Apa saja hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 tentang K3? 3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan Perda No.11 Tahun 2005 tentang K3? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis yang berusaha memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun, mengaplikasikannya dan menginterpretasikannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1). DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3 oleh pemerintah daerah dengan cara langsung turun ke lapangan guna menampung masukan-masukan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. 2). Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda No. 11 Tahun 2005 tentang K3 sudah berjalan dengan baik, meskipun ada sedikit hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kota Bandung yaitu berhubungan dengan irisan waktu dimana DPRD Kota Bandung tidak hanya mengawasi Perda K3 saja tetapi banyak Perda lain yang harus dibahas dan diawasi, selain itu juga implementasi oleh pemerintah daerah belum maksimal dikarenakan kesiapan sarana dan prasarana yang kurang menunjang. 3). DPRD menyikapi setiap masalah yang ada dalam pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Perda N0. 11 Tahun 2005 tentang K3 tidak mengambil keputusan secara sepihak melainkan dengan mengajak sharing dengan pemerintah daerah, dinas-dinas terkait yang dalam hal ini Satpol PP dan masyarakat Kota Bandung.