SUATU KAJIAN TENTANG KESADARAN WARGA PENDATANG TERHADAP KEPEMILIKAN KTP SEMENTARA(Studi Kasus di Desa Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi)
Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tingga...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2010-10-14.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Summary: | Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Apakah semua warga pendatang sudah memiliki KTP sementara?, 2) Kesulitan apa yang dihadapi warga pendatang untuk memiliki KTP sementara? 3) Bagai mana sosialisasi para pejabat? 4) Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pejabat desa dalam rangka mengatasi hambatan kepemilikan KTP sementara oleh warga pendatang?. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui bagai mana tingkat kesadaran warga pendatang terhadap kepemilikan KTP sementara. 2) Untuk Mengetahui kesulitan apa sajakah yang di rasakan warga pendatang terhadap pembuatan KTP sementara. 3) Untuk Mengetahui sosialisasi apa sajakan yang sudah di lakukan aparat desa terhadap warga pendatang terutama yang belum memiliki KTP sementara. 4) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pejabat desa dalam rangka mengatasi hambatan kepemilikan KTP oleh warga pendatang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Sekretaris Desa, dan para warga pendatang di Desa Karang Rahayu. Selain itu juga dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang kepemilikan KTP sementara terhadap warga pendatang. Validitas data menggunakan teknik triangulasi, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara induktif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa sebagian besar warga pendatang sudah memiliki KTP sementara akan tetapi dari sebagian besar warga pendatang yang sudah memiliki KTP sementara tidak mendapatkan sosialisasi dari aparat desa setempat. Tentang Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, warga pendatang tidak mengetahui sama sekali, warga pendatang yang sudah memiliki KTP sementara sebagian besar di akibatkan karena kebutuhan sehingga mau tidak mau mereka harus membuat KTP tersebut Kepemilikan KTP sementara merupakan kewajiban bagi warga pendatang yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Adanya masyarakat yang belum memiliki KTP sementara diakibatkan karena kurangnya kesadaran dari warga pendatang dan sosialisasi dari pemerintah setempat terhadap kepemilikan KTP sementara di Desa Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi. Warga pendatang tidak mematuhi dan melaksanakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 bukan karena mereka tidak mau mematuhi dan melaksanakan undang-undang itu melainkan karena mereka memang benar-benar tidak mengetahui undang-undang tersebut. Selama ini mereka melaksanakan pembuatan KTP hanya sesuai dengan kebutuhan yang mereka hadapi. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh aparat desa terhadap warga pendatang maka warga pendatang tidak dapat menerapkan undang-undang tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. |
---|---|
Item Description: | http://repository.upi.edu/92222/1/s_b015_0609017_table_of_contents.pdf http://repository.upi.edu/92222/2/s_b015_0609017_chapter1.pdf http://repository.upi.edu/92222/3/s_b015_0609017_chapter3.pdf http://repository.upi.edu/92222/4/s_b015_0609017_chapter5.pdf http://repository.upi.edu/92222/5/s_b015_0609017_bibliography.pdf |