SISTEM PENGELOLAAN PENDIDIKANDALAM OTONOMI DAERAH DI KOTA BANDUNG(Studi Deskriptif di SMP Negeri 5 Bandung)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterapkannya kebijakan otonomi daerah dengan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah berdampak luas pada sistem manajemen pemerintahan di Indonesia. Penerapan kebijakan ini lantas diteruskan dengan kebijakan desentralisasi pada sek...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2007-09-05.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterapkannya kebijakan otonomi daerah dengan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah berdampak luas pada sistem manajemen pemerintahan di Indonesia. Penerapan kebijakan ini lantas diteruskan dengan kebijakan desentralisasi pada sektor pendidikan yang memberi peluang besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensinya bagi pembangunan pendidikan sesuai dengan kekhasan daerah, yang keberhasilannya antara lain dapat dilihat dari peningkatan mutu hasil pendidikan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian adalah SMP Negeri 5 Bandung dengan subjek penelitian yaitu Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Pengelola Struktural serta Guru dan Karyawan SMP Negeri 5 Bandung Hasil penelitian di SMP Negeri 5 Bandung ini menunjukkan bahwa pemberlakuan kebijakan otonomi daerah yang diteruskan dengan konsep desentralisasi pendidikan membawa berbagai dampak dan implikasi terhadap sistem pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 5 Bandung. Kemandirian dan keleluasaan dalam pengelolaan sekolah membuat pengelola sekolah bisa lebih fleksibel dalam mendesain program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah serta orangtua dan masyarakat, dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. eta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> eta content="Word.Document" name="ProgId" /> eta content="Microsoft Word 12" name="Generator" /> eta content="Microsoft Word 12" name="Originator" /> ink href="file:///C:\Users\User-10\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_filelist.xml" rel="File-List" /> ink href="file:///C:\Users\User-10\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_editdata.mso" rel="Edit-Time-Data" /> ink href="file:///C:\Users\User-10\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_themedata.thmx" rel="themeData" /> ink href="file:///C:\Users\User-10\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_colorschememapping.xml" rel="colorSchemeMapping" /> tyle type="text/css"> Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterapkannya kebijakan otonomi daerah dengan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah berdampak luas pada sistem manajemen pemerintahan di Indonesia. Penerapan kebijakan ini lantas diteruskan dengan kebijakan desentralisasi pada sektor pendidikan yang memberi peluang besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensinya bagi pembangunan pendidikan sesuai dengan kekhasan daerah, yang keberhasilannya antara lain dapat dilihat dari peningkatan mutu hasil pendidikan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian adalah SMP Negeri 5 Bandung dengan subjek penelitian yaitu Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Pengelola Struktural serta Guru dan Karyawan SMP Negeri 5 Bandung Hasil penelitian di SMP Negeri 5 Bandung ini menunjukkan bahwa pemberlakuan kebijakan otonomi daerah yang diteruskan dengan konsep desentralisasi pendidikan membawa berbagai dampak dan implikasi terhadap sistem pengelolaan pendidikan di SMP Negeri 5 Bandung. Kemandirian dan keleluasaan dalam pengelolaan sekolah membuat pengelola sekolah bisa lebih fleksibel dalam mendesain program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah serta orangtua dan masyarakat, dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. |
|---|---|
| Item Description: | http://repository.upi.edu/92617/1/s_pkn_011139_table_of_content.pdf http://repository.upi.edu/92617/2/s_pkn_011139_chapter1.pdf http://repository.upi.edu/92617/3/s_pkn_011139_chapter3.pdf http://repository.upi.edu/92617/4/s_pkn_011139_chapter5.pdf http://repository.upi.edu/92617/5/s_pkn_011139_bibliography.pdf |