PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENANGANI PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 (Studi Kasus Penanganan Korban KDRT Oleh Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga( LPK2DRT)

• Main Author: Lina Yulistian, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2010-08-09.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata

Summary

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 membawa angin segar terhadap perempuan yang selama ini menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak lagi menjadi masalah pribadi melainkan masalah publik yang harus mendapatkan penanganan. Ketiadaan hukum yang melindungi korban tidak dapat dijadikan suatu alasan tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi saat ini. Bahkan kelahiran UU ini mengatur secara khusus mengenai kerjasama beberapa pihak untuk memberikan penanganan terhadap perkara KDRT yang dialami oleh korban. Selain Negara, salah satu pihak yang dapat memberikan penanganan terhadap kasus KDRT adalah lembaga sosial yang peduli terhadap korban KDRT yang salah satu diantaranya adalah Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LPK2DRT). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini, peneliti langsung bertindak sebagai subjek yang langsung terjun ke lapangan dan untuk melengkapi hasil pengamatan data-data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, studi literatur, dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa peranan yang dilakukan oleh LPK2DRT dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui empat tahap intervensi, tahap awal yaitu konseling antara LPK2DRT dengan korban kekerasan; tahap kedua melakukan mediasi antar korban, pelaku, dan LPK2DRT; tahap ketiga yaitu pendampingan hukum apabila perkara sudah diproses secara hukum; dan tahap akhir yaitu pemulihan korban kekerasan baik secara medis, psikologis, dan ekonomi. Dalam melakukan penanganan tersebut LPK2DRT banyak menemui berbagai kendala, diantaranya adalah kurangnya ketegasan korban dalam menentukan pilihan penyelesaian perkaranya, adanya keterbatasan sumber daya manusia dan dana yang dimiliki oleh LPK2DRT, adanya ancaman dari pelaku atau keluarga pelaku kekerasan yang ditujukan kepada korban, serta kurangnya sosialisasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikalangan aparat penegak hukum. Adapun usaha-usaha untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat, melakukan kerjasama dengan aparat kepolisian, menjalin kerjasama dengan LSM-LSM lain, serta melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Jawa Barat melalui program "Usaha Ekonomi Produktif" dalam memberdayakan korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh LPK2DRT. Dengan demikian, LPK2DRT sangat berperan dalam menangani kasus KDRT yang dialami oleh korban. Pelayanan yang diberikan terhadap korban untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya cukup efesien dan efektif, karena pada akhir penanganan yang diberikan, selain melakukan pemulihan LPK2DRT juga melakukan upaya untuk memandirikan korban secara ekonomi. Selain itu LPK2DRT juga berperan aktif dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat. Sehingga pada akhirnya korban KDRT yang mendapatkan penanganan oleh LPK2DRT dapat membentuk suatu gerakan anti KDRT di masyarakat.

Item Description

http://repository.upi.edu/93296/1/s_pkn_0605982_table_of_content.pdf
http://repository.upi.edu/93296/2/s_pkn_0605982_chapter1.pdf
http://repository.upi.edu/93296/3/s_pkn_0605982_chapter3.pdf
http://repository.upi.edu/93296/4/s_pkn_0605982_chapter5.pdf
http://repository.upi.edu/93296/5/s_pkn_0605982_bibliografy.pdf