MILITER DAN POLITIK DI INDONESIA: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998 - Dede Wahyu Firdaus, - (2012)
Skripsi berjudul "MILITER DAN POLITIK DI INDONESIA (Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998)". Masalah utama yang dibahas dalam skripsi ini adalah "Bagaimana Kebijakan Dwifungsi ABRI ini menjadi alat legitimasi militer dalam menjalankan fungsi sosial-politiknya pada tahun 1966-1998". Masalah utama tersebut kemudian dibagi menjadi empat pertanyaan penelitian, yaitu (1) Bagaimana latar belakang munculnya Dwifungsi ABRI dan perkembangannya pada tahun 1966-1998?; (2) Bagaimana pelaksanaan dan tanggapan (pihak militer dan non-militer) terhadap kebijakan Dwifungsi ABRI tahun 1966-1998?; (3) Bagaimana pengaruh kebijakan Dwifungsi ABRI terhadap peran-peran militer di Indonesia pada bidang pertahanan keamanan (Hankam) dan Non-Hankam tahun 1966-1998?. Metode yang digunakan adalah metode historis dengan melakukan empat langkah penelitian yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Sedangkan untuk pengumpulan data penulis melakukan teknik studi literatur yaitu mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan kajian penulis. Kedudukan, peran, dan fungsi ABRI pada masa pemerintahan Soeharto telah menyebabkan ABRI menjadi kekuatan yang dominan dalam pemerintahan. ABRI tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara saja, tetapi ABRI juga mempunyai fungsi sebagai kekuatan sosial politik seperti yang tertuang dalam konsep Dwifungsi ABRI. Diangkatnya Soeharto sebagai Presiden, maka membuka jalan ABRI untuk masuk lebih dalam untuk melakukan kegiatan sosial politiknya. Namun pada perkembangannya, kebijakan Dwifungsi ABRI yang dikeluarkan Soeharto mengalami perluasan makna yang menyebabkan ABRI menjadi kekuatan sosial politik yang dominan. Soeharto menggunakan ABRI sebagai salah satu cara untuk mengamankan pemerintahannya dari ancaman yang bisa mengganggu stabilitas negara yang dipimpinnya. Soeharto menempatkan ABRI di berbagai bidang yang menjadi penopang kepentingan negara seperti di bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Dari hal itu, ABRI mampu menjadi kekuatan sosial-politik yang mendominasi, baik di bagian eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan, maupun dalam sektor-sektor perekonomian dan pada sektor-sektor lainnya.