Peranan LBH Jakarta dalam Perjuangan Jugun Ianfu Indonesia Tahun 1993-2007 - Nanin Maryani, - (2010)
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, berdirinya LBH Jakarta ialah berawal dari keprihatinan dan kepedulian akan keadilan dan bantuan hukum bagi para kaum fakir miskin, lembaga hukum yang berdiri pada tahun 1971 ini adalah sebagai sebuah gagasan dari Adnan Buyung Nasution dan sebagai sebuah anti tesis pada arus politik utama rezim orde baru. Adanya permasalahan kesenjangan tersebut telah menjadikan LBH Jakarta sebagai lembaga hukum independen yang disegani, dengan biro Advokasi dan Penanganan Kasus sebagai tim khusus yang bergerak dalam upaya memberikan perlindungan, pembelaan dan keadilan hukum bagi kaum fakir miskin dalam memperoleh kesetaraan dan keadilan hukum. Perjuangan dalam mewujudkan cita-cita itu salah satunya adalah dengan keikutsertaan LBH Jakarta, dalam perjuangan Jugun Ianfu Indonesia dan tergabungnya LBH Jakarta dalam JAJI (Jaringan advokasi Jugun Ianfu Indonesia) pada tahun 2005. Program yang dilakukan oleh LBH Jakarta dalam upayanya untuk memperoleh hak-hak sosial dan keadilan bagi para mantan Jugun Ianfu yaitu Program advokasi non-litigasi dan tuntutan hak resparasi yang terdiri dari restitusi, kompensasi dan rehabilitasi kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Kondisi sosial dan ekonomi para mantan Jugun Ianfu yang sangat memprihatinkan seperti terkucilkannya mereka dari pergaulan sosial dimasyarakat akibat anggapan bahwa mereka adalah pelacur atau nyai-nyai Jepang, berdampak pula pada semakin tertutupnya akses ekonomi dalam mendapatkan pekerjaan dan berusaha, ditambah dengan kondisi kesehatan yang buruk teutama terkait dengan organ-organ reproduksi akibat kekerasan seksual yang mereka dapatkan dari tentara Jepang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perjuangan dilakukan oleh Jugun Ianfu yang dibantu oleh Anggota JAJI dengan LBH Jakarta salah satu di dalamnya, meskipun dikatakan tidak berhasil namun upaya dilakukan dan kontribusi yang dilakukan tidak dapat dinilai kecil. Karena pada dasarnya tinggal kesadaran, dan political will dari pemerintah Indonesia yang akan menjadikan mereka mendapatkan keadilan sebagai korban pelanggaran HAM.