KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MELINDUNGI HAK ANAK JALANAN (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG) - Daning Daniarti, - (2010)
Anak jalanan, pada hakikatnya adalah "anak-anak", sama dengan anak-anak lainnya yang bukan anak jalanan. Menurut UUD 1945 pasal 34 "anak terlantar itu dipelihara oleh negara". Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandung dalam melindungi hak-hak anak jalanan di Kota Bandung. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, field note, studi dokumentasi dan studi literature. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Bandung dan RPA Bahtera sebagai gambaran LSM yang bergerak dalam perlindungan anak di Kota Bandung, sedangkan yang menjadi subjek penelitian ialah Seksi Penanganan Rawan Sosial Anak dan Remaja Dinas Sosial Kota Bandung beserta staffnya, pengurus RPA Bahtera, anak jalanan di Kota Bandung dan orang tua anak jalanan. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Karakteristik anak jalanan di Kota Bandung bervariasi baik dalam jumlah, daerah persebaran dan daerah asal, usia, pendidikan, aktivitas, latar belakang keluarga, kesadaran mengenai haknya sebagai anak dan faktor pendorong yang menyebabkan mereka turun kejalan; 2) Strategi penanganan anak jalanan oleh Pemkot terdiri dari tiga bagian yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Adapun Program dari Pemkot Bandung dalam melindungi hak anak jalanan berupaya dalam berbagai bidang (hak sispil, pendidikan, sosial, kesehatan, kesejahteraan). Selain itu juga terdapat kebijakan yang masih dalam bentuk pernyataan (Policy statement); 3) Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandung dalam menangani anak jalanan dilaksanakan bersama-sama dengan sejumlah LSM khususnya RPA di Kota Bandung; 4) Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya menangani dan melindungi hak-hak anak jalanan ditemukan faktor pendukung dan penghambat baik dalam faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi maupun disposisi/sikap. 5) Untuk mengatasi hambatan dalam penanganan anak jalanan Dinas Sosial Kota Bandung bekerja sama dengan berbagai instansi/lembaga pemerintah, dan pihak swasta Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung masih bersifat insidentil dan parsial. Penanganan dan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Bandung belum menjadi prioritas utama, sehingga penanganan masalah anak jalanan di kota ini belum dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh.