KESADARAN HUKUM WARGA NEGARA TERHADAP KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)DI KOTA BANDUNG(Studi Kasus Kepemilikan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)di RW 04 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Bandung) - Nidia Desianti, - (2008)
Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan tehadap negaranya. Hal ini menunjukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal tersebut. Salah satu hak dari seorang warga negara yaitu memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintah atau negara terhadap warga negaranya. Berdasarkan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang kewenangan penuh dari Pemerintah Daerah, maka urusan kependudukan telah menjadi kewenangan penuh dari Pemerintah Daerah sehingga peraturan retribusi penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan perlu disesuaikan. Tujuan Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui informasi mengenai cara menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat pendatang terhadap kepemilikan Kartu Identitas khususnya Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) yang pada dasarnya dimiliki oleh penduduk pendatang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dengan menggunakan pendekatan ini akan mempermudah dalam mengungkapkan hal-hal yang menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. Metode yang digunakan yaitu metode studi kasus, yang bertujuan untuk mengungkap secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu gejala tertentu. Hasil penelitian ini terungkap bahwa kesadaran hukum masyarakat pendatang di RW.04 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Bandung ini dirasakan masih kurang karena beberapa faktor antara lain: masyarakat pendatang mayoritas dari daerah yang belum memahami akan fungsi serta pentinya KIPEM dalam kehidupan sehari-hari di kota Bandung, hal itu disebabkan kurangnya sosialisasi akan fungsi dan manfaat yang akan diperoleh dari kepemilikan KIPEM oleh pejabat pemerintahan setempat karena faktor meningkatnya penduduk yang datang setiap tahun sedangkan personil pemerintahan untuk melakukan sosialisasi sangat terbatas.