PENGARUH IMPLEMENTASI E-GOVERNMENTTERHADAP KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA BAGIAN PERIZINAN USAHA DAN NON USAHA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PELAYANAN TERPADU (BPMPPT)KOTA BANDUNG - Riana Diana Andriani, - (2009)
Penelitian ini dilakukan pada seluruh karyawan bagian Perizinan Usaha dan Non Usaha Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu (BPMPPT) Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh Implementasi E-Government terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan pada Bagian Perizinan Usaha dan Non Usaha Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu (BPMPPT) Kota Bandung. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran Implementasi E-Government, gambaran Kualitas Pelayanan pada Bagian Perizinan Usaha dan Non Usaha Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu (BPMPPT) Kota Bandung. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu Implementasi E-Government dan Kualitas Pelayanan. Implementasi E-Government meliputi tiga dimensi, yaitu Support (Dukungan), Capacity (Kemampuan), dan Value (Manfaat). Kualitas Pelayanan meliputi lima dimensi, yaitu Reliability (Kehandalan), Tangibles (Fasilitas Fisik), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Keterjaminan), dan Emphaty (Empati). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksplanasi (explanatory research), yang menggambarkan apakah sesuatu variabel dipengaruhi ataukah tidak dengan variabel lainnya.. Dari analisis data diketahui bahwa koefien regresi antara variabel X (Implementasi E-Government) dan variabel Y (Kualitas Pelayanan) jika dikonfirmasikan dengan kriteria penolakan hipotesis, menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi E-Government berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Bagian Perizinan Usaha dan Non Usaha pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Kota Bandung dengan Korelasi Determinasi (KD) sebesar 39,40%. Hasil dari kualitas pelayanan perizinan ditunjukkan oleh presentase jawaban responden terhadap angket variabel kualitas pelayanan perizinan. Semua dimensi yang menjadi ukuran bagi variabel kualitas pelayanan perizinan memiliki presentase jawaban responden yang belum mencapai presentase maksimal (100%). Dengan demikian pelaksananaan pengembangan kualitas pelayanan perizinan harus ditingkatkan lagi yaitu dengan memberikan pendidikan serta pelatihan dalam bidang Teknologi Informasi dan bidang pelayanan kepada semua para karyawan.