PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN KASUS CERAI SEBAGAI UPAYA MENYELESAIKAN KASUS KELUARGA: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1.A Majalengka - Elissa Mudyati Yunus, - (2011)
Elissa Mudyati Yunus (0704176). PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN KASUS CERAI SEBAGAI UPAYA MENYELESAIKAN KONFLIK KELUARGA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I.A Majalengka) Perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan yang sakral karena merupakan ketentuan yang sudah digariskan oleh Tuhan. Akan tetapi, adanya pertengkaran di antara suami istri berdampak negatif terhadap kehormatan keluarga, ketidaktaatan istri, perselingkuhan dan kurangnya akhlak serta moral yangh dimiliki pasangan menyebabkan suami mengajukan permohonan cerai thalak ke Pengadilan Agama. Secara umum Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memberikan keadilan bagi setiap masyarakat beragama Islam dalam menyelesaikan perkara cerai thalak untuk diproses dan diperiksa sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Permasalahan yang dijadikan pokok dalam penelitian ini difokuskan pada: Apa alasan suami/istri mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama? Bagaimana akibat dari hukum perkawinan yang terputus karena perceraian? Hal apa saja yang dilakukan peradilan agama dalam menjalankan fungsi perannya sebagai lembaga peradilan bagi masyarakat? Langkah apa saja yang dilakukan Pengadilan Agama terhadap pasangan suami istri setelah terjadinya perceraian? Penelitian ini dipusatkan pada studi kasus dengan pendekatan metode kualitatif Teknik penelitian yang dilakukan adalah observasi, wawancara, studi literatur dan studi dokumentasi. Setelah melalui tahap analisis data, dapat ditunjukkan hsil penelitian sebagai berikut:1) Alasan cerai thalak yang diajukan suami didasari oleh ketidak taatan istri pada suami, perselisihan dan pertengkaran, serta adanya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga. 2) Akibat hukum terhadap anak, perceraian mempunyai akibat bahwa kekuasaan orang tua (ouderlijkemacht) berakhir dan berubah menjadi perwalian (voogdij). Perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Akibat hukum terhadap Harta Perkawinan, apabila kekuasaan wali dicabut maka pengadilan menunjuk orang lain sebagai walinya (Pasal 53 Ayat (2) UUP). Dalam hal apabila wali menyebabkan kerugian pada si anak maka menurut ketentuan Pasal 54 UUP menyatakan, wali yang telah menyebabkan kerugian pada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan putusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. 3) Menurut ketentuan pasal 49 ayat (1), "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama orang-orang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah. 4) Peradilan Agama berupaya menyelesaikan perkara cerai thalak dengan usaha