RESPONS KEPALA SEKOLAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN :Survei Terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Binjai, Sumatera Utara

• Main Author: Indra, Roni (Author)
• Format: Book
• Published: 2011-07-15.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/9654/6/t_pmp_0909175_table_of_contents.pdf; http://repository.upi.edu/9654/1/t_pmp_0909175_chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/9654/2/t_pmp_0909175_chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/9654/3/t_pmp_0909175_chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/9654/4/t_pmp_0909175_chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/9654/5/t_pmp_0909175_chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/9654/1/t_pmp_0909175_bibliography.pdf
• Keywords: L Education (General)

Sebagai satuan pendidikan, sekolah memegang peranan penting dalam menata mekanisme dan proses peningkatan dan penjaminan mutu secara berkelanjutan sehingga mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional. Manajemen satuan pendidikan yang dipimpin oleh kepala sekolah tentunya memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai upaya pencapaian tujuan nasional melalui penjaminan mutu pendidikan pada tingkatan satuan pendidikan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pentingnya peran kepala sekolah di antaranya tercermin dari kewenangan dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan beragam program dan pembelajaran di sekolah dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan. Sekolah yang berhasil dalam upaya peningkatan mutu adalah yang memiliki kapasitas untuk implementasi penjaminan mutu pendidikan, yang antara lain dapat diukur dari kemampuannya untuk merespons setiap kebijakan pendidikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Penelitian ini menemukan bahwa respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah daerah lebih tinggi ketimbang respons mereka terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Oleh karena hampir tidak ada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, maka kebijakan penjaminan mutu yang umumnya datang dari pusat belum memberikan perubahan yang berarti dalam mewujudkan mekanisme implementasi penjaminan mutu pendidikan pada tingkat sekolah. Dengan demikian, Pemerintah pusat mempunyai tugas untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi penjaminan mutu.