PENGARUH PENGUKURAN KINERJA TERHADAP PELAKSANAAN GOOD PUBLIC GOVERNANCE DI PEMERINTAH KOTA BANDUNG - Nenden Rohayati, - (2008)
Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap capaian kinerja pemerintah dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut, dituangkan dalam sebuah laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan good public governance yaitu suatu pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengukuran kinerja yang diterapkan oleh pemerintah kota Bandung. Bagaimana pelaksanaan good public governance di pemerintah kota Bandung. Serta bagaimana pengaruh pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan good public governance di pemerintah kota Bandung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 21 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terdiri dari 14 Dinas dan 7 Badan Pemerintah di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey verifikatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer seperti kuesioner dan wawancara dan data sekunder seperti telaah pustaka. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui gambaran pengukuran kinerja dan good public governance adalah melalui kategorisasi kualitas menjadi empat kategori dengan teknik kuartil, sedangkan untuk menguji hipotesis dan untuk mengetahui pengaruh pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan good public governance, peneliti menggunakan korelasi spearman rank dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja di pemerintah kota Bandung termasuk dalam kategori Baik. Pelaksanaan good public governance di pemerintah kota Bandung termasuk dalam kategori Baik. Dan dari pengujian hipotesis diketahui bahwa hipotesis penelitian teruji dan diterima artinya pengukuran kinerja mempunyai pengaruh positif yang sangat kuat terhadap pelaksanaan good public governance yaitu sebesar 66.05%. Atas dasar kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan masukan kepada Pemkot Bandung agar tidak puas begitu saja dengan teknik pengukuran yang telah ada, untuk itu pemkot dapat mencoba teknik pengukuran kinerja yang lain, baik yang bersifat finansial maupun non finansial. Pemkot diharapkan untuk lebih meningkatkan mutu kinerja dengan cara menyusun anggaran yang lebih memprioritaskan program-program yang jelas capaian kinerjanya dan senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat. Selain itu, untuk saat ini Pemkot disarankan untuk mempertahankan teknik pengukuran kinerja yang ada, tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan perbaikan dalam hal pengukuran kinerja jika memang diperlukan.