PERANAN APARAT DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMILIKI KTP - Rina Yuliana, - (2008)
Hukum harus mampu menciptakan pola perilaku masyarakat yang dapat mendukung pembangunan serta mampu untuk memelihara dan menjaga pembangunan yang telah dilaksanakan. Selain itu pembentukan hukum itu harus memperhatikan kesadaran hukum rakyat agar hukum dapat berlaku secara efektif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya masyarakat Desa Ungkal Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang yang belum memiliki KTP serta kurangnya aktivasi aparat desa terhadap kepengurusan KTP. Penelitian ini didasarkan pada permasalah, yaitu : 1) Bagaimana tindakan Aparat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP ?, 2) Bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku (kesadaran masyarakat) terhadap aturan kepemilikan KTP ?, 3) Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kegunaan KTP ?. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik penelitian yang digunakan adalah : Observasi, wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapatnya masyarakat yang belum memiliki dan memperpanjang KTP serta kurang optimalnya usaha dari aparat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP. Aparatur Desa Ungkal Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang kurang aktif dalam usaha membangun desa khususnya mengenai kepengurusan KTP. Kesadaran hukum masyarakat Desa Ungkal Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang adalah kurang, ada pihak yang dengan bekal pengetahuan dan pemahamannya mengenai hukum mereka bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum. Akan tetapi ada juga pihak yang demi kepentingannya sendiri meskipun memiliki pengetahuan dan pemahaman, akan tetapi mereka bersikap dan berperilaku tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, jadi faktor utama yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang dalam kepemilikan KTP adalah faktor kepentingan. Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang diajukan antara lain sebagai berikut: a.Diperlukan adanya kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dan departemen kependudukan melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi hukum, seperti seminar atau diskusi panel yang dihadiri oleh seluruh aparat desa juga oleh kecamatan. b.Masyarakat yang tidak memiliki KTP ataupun yang sudah habis masa berlakunya segera mengurus kepemilikannya berdasarkan prosedur yang telah ditentukan.