STUDI DESKRIPTIF PEMBELAJARAN MATERI KONSTITUSI PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN)DALAM MEMBENTUK KESADARAN POLITIK SISWASMA LAB SCHOOL UPI BANDUNG

• Main Author: Ria Triana Sari, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2007-01-12.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/98310/1/s_pkn_035041_table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/98310/2/s_pkn_035041_chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/98310/4/s_pkn_035041_chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/98310/3/s_pkn_035041_chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/98310/5/s_pkn_035041_chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/98310/6/s_pkn_035041_chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/98310/7/s_pkn_035041_bibliography.pdf
• Keywords: L Education (General)

Warga Negara yang baik adalah warga Negara yang paham benar tentang hak dan kewajiban dirinya sebagai anggota masyarakat. Sebagai salah satu elemen masyarakat, siswa dituntut untuk lebih mengenal hukum atau aturan apa saja yang berlaku di Negara Indonesia. Konstitusi, di Indonesia disebut dengan Undang Undang Dasar 1945, sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, tidak boleh luput dari perhatian para siswa saat ini. Karena bagaimanapun, siswa sebagai generasi muda bangsa harus melek konstitusi, melek hukum dan tentu saja melek politik. Istilah "konstitusi" sendiri masih dianggap sebagai hal baru, baik bagi para siswa maupun bagi masyarakat pada umumnya. Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah memberikan gambaran mengenai konstruksi normatif kesadaran politik siswa SMA Lab. School UPI Bandung menurut UUD 1945. Materi pembelajaran konstitusi pada tiap jenjang pendidikan tentu saja berbeda-beda isinya. Hal ini disesuaikan dengan tingkat kemampuan analisis siswa. Pada penelitian kali ini, penulis akan membahas materi pembelajaran konstitusi pada mata pelajaran PKN di jenjang SMA (pendidikan menengah), khususnya kelas X akhir semester genap. Materi tersebut antara lain memuat tentang keterkaitan antara Dasar Negara dengan Konstitusi, substansi Konstitusi Negara, Perbandingan Konstitusi pada Negara Republik Indonesia dengan Negara Liberal dan Negara Komunis, serta Kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI. Di dalam muatan materi tersebut, terdapat keterkaitan dengan UUD 1945, yakni dalam Pembukaan (alinea 4), Isi pasal 2 sampai dengan pasal 16 dan pasal 19-23F tentang lembaga-lembaga tinggi negara, serta pasal 27 sampai dengan pasal 31(1) tentang berbagai hak dan kewajiban politik warga negara. Sehingga dengan mempelajari materi konstitusi dalam mata pelajaran PKN, dapat diharapkan siswa menjadi mengetahui dan memahami akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban politiknya sesuai dengan UUD 1945, dan dari salah satu indikator tersebut harusnya dapat melahirkan sikap kesadaran politik siswa.