POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TAHUN 1963-1968: Suatu Tinjauan Terhadap Politik Konfrontasi Indonesia-Malaysia dan Upaya Penyelesaiannya serta Pengaruhnya dalam Mendukung Stabilisasi Politik dan Ekonomi Indonesia - Lina Lestari, - (2007)
Skripsi yang berjudul "Politik Luar Negeri Indonesia Tahun 1963-1968 (Suatu Tinjauan Terhadap Politik Konfrontasi Indonesia-Malaysia dan Upaya Penyelesaiannya serta Pengaruhnya dalam Mendukung Stabilisasi Politik dan Ekonomi Indonesia)", membahas mengenai politik luar negeri pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia berserta upaya penyelesaiannya pada masa Soeharto dan pengaruhnya dalam mendukung stabilisasi politik dan ekonomi Indonesia. Masalah utama yang dibahas dalam skripsi ini adalah "Bagaimana Indonesia menjalankan politik luar negerinya pada masa konfrontasi dengan Malaysia di bawah pemerintahan Soekarno dan upaya penyelesaiannya pada masa pemerintahan Soeharto?". Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode historis. Metode historis yang dimaksud adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman peninggalan masa lalu. Tahap-tahap metode ini meliputi, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teknik penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan data dan fakta yang bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan. Prinsip politik luar negeri Bebas Aktif anti-imperialismne dan kolonialisme pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah pemerintahan Soekarno, dijalankan secara agresif dan konfrontatif. Politik luar negeri anti-imperialisme dan kolonialisme salah satunya diwujudkan dalam penentangan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Oleh sebab itu, secara resmi Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia pada tanggal 20 Januari 1963. Pada tanggal 16 September 1963, politik konfrontasi semakin ditingkatkan ketika diproklamasikan Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaya, Singapura, Sabah dan Serawak. Bentuk konfrontasi Indonesia-Malaysia beragam yaitu konfrontasi politik, ekonomi dan militer. Namun, upaya penyelesaian masih tetap diupayakan, walaupun berakhir dengan kegagalan karena tidak berhasil memperoleh kesepakatan. Konfrontasi mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi Indonesia, bahkan mengisolasi Indonesia dari dunia luar terutama Barat. Indonesia mengambil tindakan keluar dari PBB sebagai bentuk penolakan diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap PBB. Setelah terjadi kegagalan kudeta pada tanggal 30 September 1965, upaya rujuk mulai diangkat ke permukaan menjadi agenda utama politik luar negeri Indonesia. Kepemimpinan Soekarno digantikan oleh Soeharto, walaupun Soekarno masih aktif menjadi Presiden. Perubahan kepemimpinan berakibat pada perubahan kepentingan nasional, sehingga kebijakan luar negeri disesuaikan dengan kepentingan nasional Indonesia yaitu pembangunan. Oleh sebab itu, konfrontasi Indonesia Malaysia harus diakhiri karena mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi Indonesia. Konfrontasi dapat diakhiri pada masa Soeharto tahun 1966, serta memiliki pengaruh mendukung tugas pokok Kabinet Ampera yaitu stabilisasi politik dan ekonomi Indonesia dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan nasional.