IMPLEMENTASI KONSEP GOOD GOVERNMENTDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi konsep good government di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Good government adalah praktek pemerintahan yang mengemban fungsi dalam mengelola administrasi pemerintahan, konsep pemerintahan yang baik dari pusat sampai dengan di pe...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2010-06-23.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi konsep good government di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Good government adalah praktek pemerintahan yang mengemban fungsi dalam mengelola administrasi pemerintahan, konsep pemerintahan yang baik dari pusat sampai dengan di perdesaan dengan suatu konsesus nasional dengan tidak menggunakan anggaran masyarakat, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat khususnya kepentingan rakyat miskin atau masyarakat yang termarjinalkan dalam paradigma dan realitas pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu wawancara, observasi dan studi literatur. Teknik pengolahan data dilakukan melalui display data, reduksi data, dan verifikasi. Uji kredibilitasdilakukanmelalui triangulasi sumber, teknik dan waktu. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil penelitian di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ditemukan bahwa pelaksanaan good government belum terlaksana secara optimal. Masih terdapat beberapa prinsip good governance yang belum terlaksana dengan baik diantaranya peduli pada stakeholder, kesetaraan, efektif dan efisien dan visi strategis. Prnsip-prinsip tersebut bukan tidak dilaksanakan tetapi sedang dalam proses untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari saat ini. Hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya budaya birokrat sendiri, maksudnya terdapat beberapa birokrat bekerja tidak sesuai aturan yang sudah berlaku, tingkat pendidikan antara aparat pemerintah daerah yang tidak sesuai menurut jabatannya yang akhirnya kurang begitu paham mengenai semua tugas dan kewajibannya. Hambatan berikutnya yaitu kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan good government dan good governance masih kurang dihayati sebagai tata kelola pembangunan yang penting di Kabupaten Sumedang. Upaya -upaya yang dilakukan yaitu dengan membangun karakter birokrat atau aparat pemerintah menjadi lebih baik dengan tidak bergantung kepada orang lain dan dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia khususnya aparat pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dan masyarakat Sumedang. dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bukan hanya pada perombakan struktur organisasi saja, melainkan juga pada perubahan dan perbaikan kompetensi sumber daya manusia secara menyeluruh yang perlu dijabarkan secara konsisten dan proporsional. |
|---|---|
| Item Description: | http://repository.upi.edu/98840/1/s_pkn_053678_table_of_content.pdf http://repository.upi.edu/98840/2/s_pkn_053678_chapter1.pdf http://repository.upi.edu/98840/3/s_pkn_053678_chapter2.pdf http://repository.upi.edu/98840/4/s_pkn_053678_chapter3.pdf http://repository.upi.edu/98840/5/s_pkn_053678_chapter4.pdf http://repository.upi.edu/98840/6/s_pkn_053678_chapter5.pdf |