FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (Studi Deskriptif Pada DPRD Kabupaten Bandung).
Penelitian ini dilatarbelakangi setelah peneliti melihat adanya wewenang yang dimiliki lembaga legislatif yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dan melihat fenomena yang ada saat ini yaitu tentang pentingnya pendidikan maka penulis tertarik untuk melihat gambaran sejauh mana tug...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
2011-02-28.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Penelitian ini dilatarbelakangi setelah peneliti melihat adanya wewenang yang dimiliki lembaga legislatif yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dan melihat fenomena yang ada saat ini yaitu tentang pentingnya pendidikan maka penulis tertarik untuk melihat gambaran sejauh mana tugas pengawasan yang dilakukan lembaga legislatif terhadap pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam skripsi ini penelitian diarahkan kepada permasalahan; 1) Bagaimana cara DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 2) Hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 3) Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian terungkap bahwa; 1) Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan cara langsung, dan tidak langsung. Dengan cara langsung yaitu DPRD turun ke lapangan sehingga dapat mengetahui kondisi dilapangan serta dapat mengetahui masukan-masukan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Sedangkan dengan cara tidak langsung yaitu melakukan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat/satuan kerja yang bersangkutan, 2) Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah berjalan dengan baik, meskipun ada sedikit hambatan yang dihadapi DPRD Kabupaten Bandung yaitu keterbatasan waktu, dan anggaran. Hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Bandung salah satunya berhubungan dengan irisan waktu. DPRD Kabupaten Bandung tidak hanya mengawasi Perda penyelenggaraan pendidikan saja tetapi banyak Perda lain yang harus dibahas dan diawasi. Sedangkan keterbatasan anggaran dikarena begitu luasnya wilayah Kabupaten Bandung sehingga memerlukan biaya dalam melakukan pengawasan. 3) Solusi DPRD menyikapi setiap masalah yang ada dalam pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yaitu dengan cara dialog/sharing, dan sebagai mediator. Dengan cara ini DPRD tidak mengambil keputusan secara sepihak melainkan dengan mengajak sharing pemerintah daerah, dinas-dinas terkait yang dalam hal ini dinas pendidikan dan masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu DPRD juga bertindak sebagai mediator ketika terjadi sengketa antara dinas pendidikan Kabupaten Bandung dan masyarakat Kabupaten Bandung. |
|---|---|
| Item Description: | http://repository.upi.edu/99005/1/s_pkn_0605917_table_of_content.pdf http://repository.upi.edu/99005/2/s_pkn_0605917_chapter1.pdf http://repository.upi.edu/99005/3/s_pkn_0605917_chapter2.pdf http://repository.upi.edu/99005/4/s_pkn_0605917_chapter3.pdf http://repository.upi.edu/99005/5/s_pkn_0605917_chapter4.pdf http://repository.upi.edu/99005/6/s_pkn_0605917_chapter5.pdf http://repository.upi.edu/99005/7/s_pkn_0605917_bibliography.pdf |