KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM MEMBERI IZIN PENYADAPAN
Based on the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3) which reads: Indonesia is a constitutional state. This has a consequence that every implementation of state administration in Indonesia must be based on applicable legal regulations or what is commonly referred to as legal supremacy. The Corrupt...
Saved in:
Main Author: | M Ali Imron, (Author) |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2021-01-18.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
PROBLEMATIKA IZIN PENYADAPAN OLEH DEWAN PENGAWAS DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Nazahra Zea Syakina,
Published: (2022) -
KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KPK DITINJAU DARI STRUKTUR KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
by: Mayang Abrilianti,
Published: (2021) -
POLITIK HUKUM PENGALIHAN IZIN PERTAMBANGAN PADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
by: Rika Putri Wulandari,
Published: (2021) -
Kajian Normatif Terhadap Dualisme Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Kpk
by: Ariyantoro, Erwin, et al.
Published: (2016) -
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
by: Arief Rachman Hakim, -
Published: (2018)