PEMENUHAN HAK PEKERJA SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIMASA SEBELUM DAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 - Ismi Hasanah, (Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, 2021)
Keppres 12 Tahun 2020 telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Diterbitkannya keppres tersebut secara eksplisit menafsirkan bahwa kondisi ini termasuk dalam keadaan force majeure. PHK secara sepihak oleh pengusaha seringkali terjadi di masa pandemi ini. adanya ketidaksesuaian antara para pekerja yang di PHK sebelum dan pada saat Covid-19 mengenai pemenuhan hak normatif mengakibatkan terjadinya ketidakadilan bagi para pekerja, Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah force majeure dapat dijadikan alasan pengusaha untuk melakukan PHK dimasa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui perbedaan pemenuhan hak normatif antara pekerja yang terkena PHK sebelum pandemi Covid-19 dan di masa pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu, pengusaha dapat menggunakann alasan force majeure sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (1) di masa pandemi Covid-19, namun pengusaha harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Terdapat perbedaan pemenuhan hak-hak normatif yang diperoleh pekerja sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Pemerintah harus menjadi otoritas terdepan dalam memenuhi hak bagi para pekerja yang di-PHK akibat Covid-19 sesuai peraturan perundang-undangan.