KEBIJAKAN INDONESIA MENGENAI PENETAPAN TARIF BEA KELUAR (BK) BIJI KAKAO STUDI KASUS: Perdagangan Indonesia-Malaysia Periode 2011-2015 - Melisa Triatika Putri, - (2017)
Penelitian ini secara umum membahas mengenai "Kebijakan Indonesia Mengenai Penetapan Tarif Bea Keluar Biji Kakao ke Malaysia Periode 2011-2015". Indonesia yang memiliki luas perkebunan kakao yang cukup luas dan menjadi pengekspor ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan produk olahan kakao. Sebagian besar kakao Indonesia diekspor ke luar negeri dan empat Negara tujuan ekspor terbesar adalah Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Tiongkok. Namun, seiring berjalannya waktu. Selama beberapa tahun terakhir, komoditi biji kakao dari Indonesia mulai mengalami penurunan yang signifikan di berbagai Negara. Sejak April 2010, pemerintah mengeluarkan Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (BK). Barang ekspor yang dikenakan BK adalah rotan, kulit, kayu, biji kakao, kelapa sawit, CPO dan turunannya dan bijih (raw material) mineral. Pengenaan Bea Keluar (BK) ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan bahan baku nasional serta peningkatan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dalam negeri. Pasca pemberlakuan kebijakan Bea Keluar, ekspor kakao yang sebelumnya bertumpu pada biji kini perlahan digantikan oleh produk-produk turunannya. Peningkatan ekspor produk olahan kakao ini merupakan salah satu dari pengaruh diberlakukannya kebijakan Bea Keluar, yaitu mendorong ekspor produk olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan mengeskpor produk primernya. Penelitian ini menggunakan teori Perdagangan Internasional dan teori Kebijakan Ekonomi. Metodologi ini menggunakan penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia mengenai penetapan tarif bea keluar memiliki dampak positif dan negatif bagi Indonesia.