HAK MENDAHULUI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM MEMPEROLEH PELUNASAN UTANG DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG PT. INTERNUX
The purpose of this research is to study the settlement of Credit Preference Creditors of the Ministry of communication and Information Technology (Menkominfo) as the regulator of Radio Frequency Usage Rights Fee (BHP) owed by PT. Internux. The research scope is suspension of Payment (PKPU). In the...
Saved in:
Main Author: | Sulistiyono Catur Kurnia Putra, (Author) |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2021-01-21.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
SIKAP PENGURUS TERHADAP PERBEDAAN NILAI TAGIHAN DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
by: Azkia An Nida Fasya,
Published: (2022) -
PERANAN HAKIM PENGAWAS DALAM MENGUPAYAKANPERDAMAIAN PADA SENGKETA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
by: Sudirman, -
Published: (2015) -
TANGGUNG JAWAB TIM PENGURUS TERHADAP PENETAPAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TERLAMBAT DAN TIDAK MENGAJUKAN TAGIHAN DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Niaga No. 52/Pdt.Sus PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst PT. Brent Ventura dalam PKPU)
by: Kunto Catur Pangestu, -
Published: (2018) -
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA DEBITOR DAN KREDITOR (Studi Kasus Ace Hardware)
by: Dinda Putri Oktaviansjah,
Published: (2022) -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK MUAMALAT SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN KEPAILITAN PT.ROCKIT ALDEWAY
by: Helmy Wika Roylan, -
Published: (2019)