PENEGAKAN HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERHADAP PERUSAHAAN ASING SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI DI INDONESIA - Sekar Tanjung Ajita, - (2019)
Penelitian ini membahas penegakan hukum pemungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri di Indonesia dan penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) sebagai lex specialis dalam pemungutan pajak penghasilan bagi perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Seperti yang diketahui, pemerintah Indonesia saat ini sedang berusaha meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, termasuk pajak penghasilan terhadap perusahaan asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia., untuk itu Direktur Jendral Pajak (fiskus) selaku aparatur penegak hukum pajak perlu melakukan berbagai upaya agar pemungutan pajak penghasilan terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri berjalan baik termasuk. Selain itu, dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap perusahaan asing sebagai wajib pajak luar negeri terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berkedudukan sebagai lex specialis dari Undang - Undang Pajak Penghasilan akibatnya ketentuan pemungutan pajak domestik dalam Undang - Undang Pajak Penghasilan dikesampingkan, untuk itu proses penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) perlu diketahui oleh masyarakat dimulai dari proses ratifikasi kemudian tata cara penerapan.