SISTEM AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BELANJA MODAL OLEH BENDAHARAWAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT - Tatap Maduma, - (2019)
Praktik Kerja Lapangan ini merupakan salah satu prasyarat kelulusan program jurusan DIII Akuntansi di semester 6. Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 2 bulan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas diri pada dunia kerja. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas dalam sektor pembangunan dan infrastruktur di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumber utama pendapatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berasal dari kas negara. Pendapatan tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki negara, baik berupa hasil kekayaan maupun iuran masyarakat. Salah satu bentuk iuran tersebut adalah pajak. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan perekonomian Indonesia sebagai penyumbang terbesar penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Atas dasar latar belakang tersebut penulis diposisikan di Subbag Tata Usaha. Kegiatan ini memperoleh informasi tentang penerapan sistem pemungutan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 22 atas belanja barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah. Berdasarkan informasi dan analisa yang didapat selama kegiatan berlangsung dapat disimpulkan bahwa sistem penerapan pajak PPh Pasal 22 yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia