PENERAPAN ALTERNATIVES TO DETENTION (ATD) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PENGUNGSI DI INDONESIA

• Main Author: Mario Johanes Caesar Siagian, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-01-11.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/1131/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1131/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1131/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1131/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1131/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1131/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1131/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1131/8/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1131/9/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1131/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: KZ Law of Nations

Setelah diterbitkannya Rencana Aksi Nasional "Beyond Detention Indonesia 2014-2019", pemerintah Indonesia dengan UNHCR dan IOM masih berjuang untuk menerapkan alternatif terhadap penahanan (alternative to detention) di Indonesia untuk menangani sejumlah besar pengungsi di Indonesia untuk memberi mereka perawatan terbaik dan perlindungan bagi para pengungsi yang tinggal di wilayah Indonesia untuk sementara waktu dengan peluang kesempatan yang sangat kecil karena berbagai faktor kebijakan dari negara ketiga sehingga mereka harus tinggal sementara tanpa jangka waktu tertentu sampai mereka dipindahkan ke negara ketiga untuk bermukim kembali. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan untuk menangani pengungsi karena Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Sebagai negara yang menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, pemerintah Indonesia wajib memberikan perlakuan dan perlindungan terbaik bagi para pengungsi sementara mereka menetap di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu tanpa melanggar Hak Asasi Manusia para pengungsi sebagai bentuk tanggung jawab negara Indonesia atas instrumen Hak Asasi Manusia dengan menerapkan salah satu kebijakan alternatif yang merupakan alternatif terhadap penahanan (alternative to detention) melalui Rencana Aksi Nasional "Beyond Detention 2014-2019". Namun dalam implementasinya, pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan UNHCR dan IOM dalam menangani permasalahan pengungsi menghadapi berbagai masalah dalam menentukan penerapan kebijakan alternative to detention yang dapat diterapkan di yurisdiksi Indonesia.