PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (PUTUSAN NOMOR. 37/PID.SUS-LH/2018/PN.SAK)

• Main Author: Eduard Simamora, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-01-11.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/1141/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1141/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1141/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1141/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1141/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1141/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1141/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1141/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1141/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1141/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Skripsi ini membahas mengenai pertangungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengingat kejahatan lingkungan hidup sedang marak-maraknya di Indonesia yang mengancam keberlangsungan hidup manusia serta kelestarian lingkungan hidup sekarang dan dimasa depan, salah satu kasus yang kerap terjadi di Indonesia adalah pembakaran hutan dan lahan yang banyak merugikan perkonomian negara, kendati hal tersebut ada banyak ditemukan kendala-kendala untuk dipertanggungjawabkan suatu korporasi. Hal ini didukung dengan sulitnya dalam membuktikan kesalahan korporasi yang berakibat pada lamanya proses hukum sehingga kasus lingkungan hidup sering kali mangalami kegagalan dalam proses penegakan hukum, untuk itu diperlukan dasar hukum yang kuat disertai dengan bukti yang cukup agar dipertangungjawakan korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tersebut dapat berjalan lancar sehingga hukum mengambil perannya kembali untuk mewujudkan keadilan dan kesejahtraan masyarakat.