TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN INFORMASI (BALILATFO) PADA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI - Dian Febriana Sari, - (2019)
Dalam sebuah lembaga instansi pemerintahan setiap kegiatan pasti memiliki beberapa faktor penting yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dan itu merupakan para Pegawai Pemerintahan yang telah memiliki perjanjian hubungan kerja dalam periode tertentu, namun dalam hal ini sangat berpengaruh dengan imbalan balas jasa yang akan dibayarkan setiap bulannya. Oleh karena itu terdapat beberapa aturan dalam menyusun prosedur penggajian pegawai. Prosedur ini diterapkan guna meningkatkan efisiensi pembayaran gaji yang tepat serta menghindari kesalahan dan penyimpangan yang akan terjadi. Dalam penyususna prosedur penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) terdiri dari fungsi-fungsi dan dokumen yang terkait dengan prosedur penggajian. Pelaksanaan Praktik Kerja lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai prosedur penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Balilatfo-Kemendesa-PDT-Trans.Kegiatan yang dilakukan selama praktik kerja adalah melakukan wawancara dan observasi di bagian pihak yang terkait dengan penggajian. Manfaat yang didapatkan dari praktik kerja lapangan adalah mengetahui prosedur penggajian PPNPN yang digunakan oleh Puslitbang Balilatfo Kemendesa-PDT-Trans.berdasarkan prosedur penggajian PPNPN, telah berjalan dengan baik dan di tetapkan serta disetujui oleh pejabat pembuat komitmen. Kemudian penyerahan gaji pun langsung dikirim melalui Bank Negara Indonesia sehingga mengurangi terjadinya kesalahan yang akan terjadi