PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL PADA ANAK - Raihan Musyafwan, - (2019)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak, serta mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif empiris dan bentuk penelitian ini analisis deskriptif, dan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder yang mendukung permasalahan yang diteliti, serta dilengkapi wawancara dengan pejabat yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak. Maka berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak disebabkan oleh faktor internal, yaitu: (1) Faktor Individual, (2) Faktor Ekonomi dan Gaya Hidup, (3) Kejiwaan Anak Sebagai Pelaku Yang Tidak Sehat, (4) Faktor Pendidikan dan Minimnya Kesadaran Beragama, dan faktor dari eksternal yaitu: (a) Orang Tua/Keluarga, (b) Penegak Hukum, (c) Perkembangan Media, (d) Sektor Industri. Sedangkan, efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial pada anak dapat dikatakan sudah cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari keseriusan pemerintah dalam menghadapi permasalahan terkait dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu dengan membentuk Undang- Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menghindari anak dijatuhi hukuman seperti layaknya orang dewasa dan permasalahan anak sebagai pelaku yang diutamakan yaitu penyelesaian diluar pengadilan atau diversi. Lalu, anak yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat diberikan berupa sanksi tindakan, agar anak sebagai pelaku tetap mendapatkan hak-haknya guna terciptanya tumbuh kembang anak seperti yang seharusnya, walaupun masih banyak yang harus dibenahi terkait dengan sumber daya manusia yang dalam hal ini para penegak hukum dalam menghadapi anak sebagai pelaku, serta infrastruktur baik sarana maupun prasarana dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai penunjang dari penerapan sanksi tersebut.