PERATURAN TARIF BATAS BAWAH MASKAPAI PENERBANGAN DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

• Main Author: Vito Dixit Putra, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-01-15.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/1201/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1201/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1201/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1201/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1201/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1201/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1201/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1201/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1201/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1201/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penelitian ini membahas tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 ditinjau dari hukum persaingan usaha serta pengaruhnya terhadap pelaku usaha maskapai penerbangan dan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Permenhub No. 14 Tahun 2016 dapat dikategorikan sebagai penetapan harga yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5/1999 dan dilarang secara per se illegal. Namun, peraturan tersebut dapat dibenarkan karena dikecualikan dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 dengan dasar melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dikecualikan dalam UU No. 5/1999, Permenhub No. 14 Tahun 2016 memberikan dampak negatif berupa hambatan masuk (entry barrier) bagi pelaku usaha yang ingin masuk dalam pasar bersangkutan dan inefisiensi harga bagi konsumen, sehingga dari sisi kemanfaatannya Permenhub No. 14 Tahun 2016 tidak memberikan manfaat bagi maskapai penerbangan dan konsumen. Dengan demikian, pengecualian tersebut dapat dibantahkan karena Permenhub No. 14 Tahun 2016 bertentangan dengan tujuan UU No. 5/1999.